Dewan Desak Mahasiswa Miskin Diberi Jamkesda

DPRD Jatim, Bhirawa
Maraknya mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Jatim yang Drop Out (DO) hanya karena tak mampu menanggung biaya berobat di rumah sakit, nampaknya menjadi perhatian Komisi Bidang Kesra DPRD Jatim.
Dewan mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota di Jatim menyediakan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dialokasikan untuk membantu jaminan kesehatan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim,  Moh Eksan kasus mahasiswa DO akibat tak mampu membayar biaya berobat banyak terjadi di daerah yang banyak memiliki Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Seperti,  Surabaya,  Malang, dan Jember yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan di Jatim.
Pertimbangan lainnya adalah rasa kemanusiaan. Alasannya, banyak mahasiswa rantau ketika sedang berakitivitas menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui aksi demo yang berujung bentrok dan menjadi korban kekerasan sehingga membutuhkan perawatan kesehatan.
“Ketika dirawat di rumah sakit mereka dikenakan biaya layaknya pasien umum. Bahkan ketika minta keringanan dengan menunjukkan SKTM tetap ditolak karena dianggap bukan warga setempat. Ini yang perlu dibenahi bersama karena mereka juga warga Jatim khususnya dan Indonesia pada umumnya, ” dalih politisi asli Jember ini.
Di contohkan Eksan,  beberapa hari lalu dirinya sempat menjenguk Muhammad Sakib, aktivis HMI dari IAIN Jember yang tengah dirawat di RSUD dr. Soebandi Jember, karena menderita luka cukup parah akibat menjadi korban kericuhan saat ikut aksi mahasiswa di depan gedung DPRD Jember tempo hari.
“Sakib adalah mahasiswa dari Pulau Gili Raja, Kab Sumenep, angkatan tahun 2013. Selama menjalani perawatan di RSUD dr. Subandi, ia tak berani melaporkan kejadian yang menimpanya, karena tak ingin semakin membebani orang tua yang tergolong warga tak mampu, ” bebernya
Ia berjanji akan memperjuangkan supaya Pemkab/Pemkot di wilayah Jatim mau mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Bahkan Komisi E DPRD Jatim juga akan mendorong Pemprov Jatim mau sharing anggaran dengan kabupaten/kota untuk program tersebut.
“Kami berharap program ini bisa terealisasi di tahun 2016 mendatang, ” pungkas Eksan. [cty]