Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Masih rendahnya honor yang diterima oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) membuat trenyuh Komisi E DPRD Jatim. Karenanya mereka mendesak Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk para GTT dan PTT.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Muhammad Muafi Zaini menegaskan untuk meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Jatim, maka pemerintah harus menaikan honor GTT/PTT yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Di mana honor yang mereka terima tak lebih Rp 250 ribu/bulan. Padahal mereka bekerja sekitar 12 jam sehari.
“Memang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena itu sudah saatnya nasib mereka diperhatikan, tentunya dengan beberapa spesifikasi yang diatur oleh pemerintah,”tegas politikus asal Partai Golkar, Kamis (23/3).
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim Reno Zulkarnain. Menurutnya untuk saat ini belum bisa dicairkan karena APBD 2017 sudah disahkan, barangkali nantinya diusahakan lewat PAPBD 2017. “Yang pasti kami terus mengevaluasi kebijakan yang ada tentunya untuk mengarah pada perbaikan pengelolaan SMA/SMK,”jelas politisi asal Partai Demokrat.
Terpisah anggota Komisi E yang lainnya Artono mengaku memang seharusnya ada perbaikan dalam pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Jatim, tidak hanya soal honor GTT/PTT tapi soal seragam sekolah. Kebetulan Pemprov Jatim akan memberikan bantuan seragam sekolah dua stel gratis. Seharusnya yang gratis diberikan kepada siswa miskin, sementara yang kaya tetap membayar. “Ini sebuah bentuk keadilan, di mana yang kaya memberikan subsidi kepada yang miskin, sehingga ada subsidi silang. Dengan begitu APBD tidak merasa terbebani,”tandas politisi PKS ini. [cty]
