Dewan Desak Periksa Oknum Staf Dindik

Terkait Kasus Dugaan Jual Beli Ijazah Program Kejar Paket C dan B
Kab Malang, Bhirawa
Wakil DPRD Kabupaten Malang HM Sanusi akan segera menindaklanjuti terkait adanya pengaduan masyarakat dalam kasus jual beli ijazah program Kejar Paket C dan B, yang diduga melibatkan oknum staf Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang. Kasus tersebut benar-benar telah mencoreng lembaga pendidikan di Kabupaten Malang.
“Kami akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Budi Ismoyo, agar nantinya bisa memberikan klarifikasi terkait dugaan jual beli ijazah program Kejar Paket C dan B yang melibatkan anak buahnya. Karena selain kasus jual beli ijazah ini, Dindik memang sering kali memunculkan persoalan. Di antaranya, adanya pungutan liar (pungli) sehingga hal itu telah banyak meresahkan kepala sekolah (kasek),” kata Sanusi, Senin (28/4).
Seperti diberitakan Bhirawa kemarin, oknum staf Dindik Malang bersama oknum pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kabupaten setempat disinyalir memperjualbelikan ijazah Kejar Paket C atau setara dengan ijazah SMA, dan ijazah Kejar Paket B atau setara dengan ijazah SMP.
Ijazah yang dijual kepada masyarakat yang butuh ijazah tersebut, secara otomatis mereka tidak diwajibkan mengikuti proses belajar mengajar, serta tidak mengikuti Ujian Nasional (UN). Tapi, hanya membayar Rp 800 ribu, bisa mendapatkan ijazah Kejar Paket B. Begitu juga dengan membayar uang sebesar Rp 1,75 juta sudah mendapatkan ijazah Kejar Paket C.  Tak pelak, jual beli ijazah Paket C dan B yang diduga dilakukan oknum staf Dindik ini telah meresahkan masyarakat Kabupaten Malang.
Lebih jauh Sanusi mengatakan dengan seringnya memunculkan persoalan di lingkungan Dindik,  secara otomatis akan berdampak pada buruknya dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, jika dalam klarifikasi yang dilakukan nanti memang terbukti oknum staf Dindik terlibat jual beli ijazah program Kejar Paket C dan B, maka dewan mendesak agar oknum tersebut segera dilaporkan ke Inspektorat. Dan bahkan juga dilaporkan ke polisi.
“Sebab, jual beli ijazah merupakan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana. Sehingga oknum staf Dindik itu selanjutnya dikenakan sanksi yang cukup berat, karena bisa membuat efek jera. Selain itu, agar yang lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama, karena perbuatan itu telah merusak lembaga pendidikan di Kabupupaten Malang,” ujar Sanusi.
Wakil Bupati Malang H Ahmad Subhan meminta agar Inspektorat segera memanggil Kadindik terkait persoalan kasus dugaan jual beli ijazah program Kejar Paket C dan B. “Kasus jual beli ijazah itu tidak hanya mencoreng pendidikan di Kabupaten Malang saja, namun juga akan berdampak buruk pada masyarakat. Sebab, program Ke jar Paket C dan B merupakan program khusus bagi masyarakat yang saat itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” paparnya.
Praktik jual beli ijazah progran Kejar Paket C dan B jika tidak secepatnya dihentikan, kata dia, maka akan lebih memperburuk lembaga pendidikan di Kabupaten Malang. Karena dari pengaduan yang disampaikan warga melalui Lembaga Kajian Hukum (LKH) Merah Putih Malang, bahwa ijazah Kejar Paket C dan B tersebut dibeli untuk kepentingan pencalonan sebagai caleg.
“Bila si caleg tersebut lolos sebagai anggota dewan, apa jadinya nanti ketika membawa aspirasi rakyat. Yang pasti dia tidak akan bisa bekerja sebagai wakil rakyat, karena tidak memiliki kemampuan secara akademis maupun kemampuan dalam bidang politik. Untuk itu, kami meminta Inspektorat untuk memeriksa oknum staf Dindik yang diduga menjualbelikan ijazah tersebut, serta bila perlu juga dilaporkan ke polisi,” tegas Subhan. [cyn]

Rate this article!
Tags: