Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Curhat Gubernur Jatim, Soekarwo terkait belum terpenuhinya 132 ribu ton daging di Jatim dan rendahnya hasil rendeman tebu sebesar 7,3 menjdapat dukungan penuh dari Komisi B DPRD Jatim. Karenanya, mereka mendesak kepada pemerintah pusat agar konsisten dalam membantu kepentingan masyarakat khususnya di Jatim.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan dalam permasalahan daging seharusnya Jatim mendapatkan perhatian berlebih dari pemerintah pusat. Mengingat Jatim yang selama menjadi wilayah swasembada daging nasional terus mengalami kemunduran untuk memenuhi kebutuhan nasional akibat tidak ada regulasi yang melindungi masuknya sapi impor dan bocornya sapi Jatim keluar daerah.
“Seharusnya Jatim memiliki aturan sendiri terkait dengan pemenuhan daging sapi. Tapi bukan sebaliknya, merembesnya sapi impor ke Jatim membuat peternak patah hati yang mengakibatkan mereka menjual sapi lokal diluar Jatim yang akhirnya membuat Jatim kekurangan daging,”tegas politisi asal PKS Jatim ini, Selasa (3/2).
Terkait dengan rendemen tebu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terkait dengan bibit serta revitalisasi pabrik gula yang memang saat ini kondisinya sangat mengenaskan. Betapa tidak, disejumlah negara pabrik gula tidak hanya memproduksi gula saja, tapi juga dapat menghasilkan zat metanol, alkohol, tetes selain gula sendiri. “Inilah yang menjadi perhatian kita. Sudah saatnya pemerintah pusat membuat regulasi tersendiri bagi Jatim untuk pemenuhan daging sapi.
Sementara untuk rendemen tebu saatnya petani mendapatkan bibit yang bagus termasuk dalam pengelolaan sehingga serta revitalisasi sejumlah pabrik gula yang hampir semua peralatannya sangat kuno,”papar pria yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Cabup Kab. Mojokerto.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Kopmisi B DPRD Jatim yang lain, Subianto. Politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini menuding pemerintah pusat tak konsisten. Buktinya perusahan BUMN seperti Garuda Indonesia ternyata dalam menyediakan mamin penumpang justru menggunakan gula rafinasi. Padahal seharusnya sebagai perusahaan yang sahamnya banyak milik pemerintah memberikan contoh dengan menggunakan produk lokal diantaranya memasyarakatkan gula lokal di luar negeri. “Bukan sebaliknya, mereka justru menggunakan gula rafinasi. Kebijakan ini khan justru membunuh petani gula,”serunya dengan nada tinggi.
Apalagi, tambahnya saat ini posisi gula lokal di Jatim yang hampir mencapai 800 juta ton kini menumpuk di sejulah gudang pabrik gula akibat tidak terserap di pasaran. Sementara untuk rendemen Pemprov Jatim sudah berupaya untuk meningkatkannya. Dan bersyukur sudah ada sejumlah daerah di Jatim yang rendemennya mencapai 10 bahkan hampir 12, meski masih ada beberapa wilayah yang baru 7.
Sedang soal pemenuhan daging sapi memang diakui Subianto terus berkurang. Ini tak lepas dari maraknya daging impor yang merembes kebeberapa wilayah yang selama ini sebagai wilayah tujuan Jatim untuk memenuhi daging seperti Jabar dan DKI Jakarta. “Akibat maraknya daging impor, akhirnya membuat peternak menjual dagingnya keluar provinsi. Dan inilah yang membuat Jatim kekurangan stok daging sapi,”lanjutnya.
Seperti diketahui, dalam pertemuan dengan Menkeu RI, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu menilai kalau dua persoalan sederhana tersebut penting untuk dipikirkan bersama. Melihat pesoalan itu, Pakde Karwo meminta kepada alumnus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) angkatan pertama yang mendapatkan bea siswa menimba ilmu di Perguruan Tinggi di luar negeri itu bisa ikut memecahkan persoalan tersebut hingga mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.
“Persoalan-persoalan ini yang harus kita pikirkan bersama. Jangan minta gaji besar dulu, tapi kalau memang benar-benar bisa menyelesaikan persoalan tersebut maka akan didoakan oleh warga Jawa Timur. Doanya masyarakat Jatim itu manjur,” kata Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan saat diberikan kesempatan menyampaikan gagasannya mengatasi persoalan bangsa di acara Indonesia Leadership Forum (ILF) 2015 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan mengambil tema “Driving The Future Through Leadership Investment” di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta pusat, Senin (2/2) malam.
Lebih lanjut Pakde Karwo menyampaikan, persoalan kekurangan daging sebesar 132 ribu ton itu dipandang sangat penting untuk segera direalisasikan. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah dengan cara menarik investasi. “Kita sekarang masih import terus, makanya kita harus menarik investasi. Kalau perlu uang gubernur BI bisa disalurkan kesitu,” katanya.
Didalam negeri sendiri, sebut Pakde Karwo, pemenuhan daging dipandangnya sangat fluktuatif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pakan ternak. “Kalau pakan ternaknya terpenuhi maka persoalan pakan yang mencapai 70 persen pembiayaan. Tetapi kalau pakannya hijau berkualitas, maka bisa menekan hingga 50 persen,” paparnya.
Nah sekarang inilah dibutuhkan pemikir-pemikir alumni LPDP untuk menemukan jenis varietas pakan ternak yang berkualitas. Supaya para peternak tidak terbebani biaya pakan dan kita mampu bersaing dengan produk ternak luar negeri.
Selain persoalan pemenuhan daging dalam negeri, Pakde Karwo yang sudah memimpin Jawa Timur dua periode itu juga menyampaikan persoalan gula. Menurut Pakde Karwo, kemajuan zaman serta majunya teknologi yang saat ini terus berkembang tak berbanding lurus dengan hasil rendeman tebu yang saat ini bersandar pada angka 7,3. “Ini juga persoalan yang harus kita pikirkan, utamanya oleh adik-adik LPDP,” jelasnya. [cty]
