Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Alimin
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Alimin mendorong optimalisasi program Rorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar membantu berkembangnya sektor ekonomi Usaha Kecil Menengah (UMKM).
Menurut Politisi Partai Golkar, banyaknya industri yang beroperasi di Jatim saat ini sangat bisa membantu pemerintah dalam hal pembangunan daerah, baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.
“Saya rasa memang itu (Optimalisasi CSR, red) sebuah kewajiban bagi perusahaan besar harus peduli terhadap UMKM. Sebab jika semua ditumpukan kepada pemerintah maka pasti ada kendala yang ditemukan, karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (6/5) kemarin.
Maka, lanjut Alimin, dibutuhkan adanya sinergi pemerintah dan perusahaan agar bagaimana program CSR bisa untuk membantu masyarakat. “Salah satunya para pelaku UMKM,” ungkapnya.
Perusahaan dan Pemerintah, kata Alimin, harus memiliki persamaan visi-misi dalam mensejahterakan masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada sebuah hubungan perusahaan dengan masyarakat, dimana pemerintah menjadi penengahnya.
“Sering saya sampaikan harus ada Link atau hubungan perusahaan dengan masyarakat, dimana yang menjembatani keduanya adalah pemerintah agar bisa duduk bersama membuat konsep atau inovasi bagaimana program CSR perusahaan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal,” terangnya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah agar menyiapkan segala sesuatunya, mulai penataan kelompok UMKM hingga pemutakhiran data pelaku UMKM yang ada di dinas terkait. Agar sasaran bantuan program CSR untuk pelaku UMKM benar-benar tepat sasaran.
“Yang tak kalah penting, pemerintah harus mendorong para pelaku UMKM agar membentuk kelompok-kelompok agar saat perusahaan menyalurkan program CSR sudah ada objek yang jelas dan benar-benar tepat sasaran,” imbaunya.
Ia pun berharap agar pemerintah mempermudah akses pendaftaran legalitas usaha. Sebab selama ini persoalan tersebut masih menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM. Ditegaskannya, jika seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik, maka percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM akan terwujud. [geh]
