Suasana hearing atau dengan pendapat yang dilakukan Komisi C bersama Diskominfo bertempat di Kantor Smart City Balai Kota Batu, Senin (12/10).
DPRD Kota Batu mengkritisi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) dalam pembuatan aplikasi Goverment Smart. Alasan dewan ini dengan mempertimbangkan kurang berfungsinya aplikasi Smart City (SC) yang menjadi program pemkot sebelumnya.
Apalagi keberadaan SC dinilai kurang bisa membantu dalam menangani kesulitan yang terjadi di masa pandemi Covid-19.
Untuk mengevaluasi keberadaan SC ini, kemarin (12/10) Komisi C DPRD Batu mendatangi kantor dinas Kominfo kota Batu sebagai instansi yang melaksanakan program Smart City.
Evaluasi ini perlu dilakukan mengingat dalam menjalankan program SC, Pemkot telah menggelontorkan dana kurang lebih Rp 10 Miliar dari APBD Tahun 2017.
“Dari 32 SKPD (sekarang OPD) yang ada di Pemkot Batu, baru 15 OPD yang telah memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Kominfo Kota Batu ini,”ujar Sekretaris komisi C, Didik Mahmud, Senin (12/10).
Komisi C berharap program Smart City bisa mengakomodir semua kendala atau keluhan masyarakat supaya bisasegera mendapat respon dari pemerintah kota. Apalagi Smart City ini merupakan salah satu program pemkot yang berbiaya mahal.
Adapun Ketua Komisi C, Khamim Tohari meminta kepada eksekutif agar keberadaan Smart City ini bisa dikelola dengan baik. Artinya SC harus mampu memberikan peran dalam membantu upaya pemkot dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama masa pandemi.
Jika pemanfaatan SC dikelola dengan baik maka DPRD juga bisa mendeteksi berbagai masalah sosial yang muncul, serta memetakannya dalam data yang akurat.
“DPRD menilai Diskominfo Kota Batu belum maksimal dalam menggunakan teknologi SC, padahal setiap tahunnya selalu mendapatkan kucuran dana ratusan juta untuk perawatan dan lainnya,” tambah Khamim.
Sementara, Kabid Jaringan Infrastruktur TIK, Diskominfo Kota Batu, Tutri Adi mengatakan untuk memaksimalkan layanan pemkot terhadap masyarakat, pihaknya telah menyiapkan aplikasi yang bisa digunakan semua OPD Pemkot.
“Namun ada juga OPD yang memesan aplikasi sendiri, dan mereka lebih cenderung mengisi aplikasi yang dipesannya tersebut,”ujar Tutri. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa OPD yang belum mengisi jaringan aplikasi yang disediakan Diskominfo. [nas]
