Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawati (tengah) saat memimpin RDP didampingi dua Wakil Ketua.n kariyadi/bhirawa
Kota Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kota Mojokerto menginisiasi kegiatan untuk mensinkronisasi sejumlah stake holder dalam penanganan banjir Sungai Sadar. Upaya memadukan program itu dikemas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) normalisasi sungai dan program lanjutan di tahun 2019 dan program persiapan pengendalian banjir, Senin (21/1).
Lembaga legislatif ini sukses menyatukan program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Bappeko Mojokerto, Bagian Pembangunan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat. RDP yang digelar di Ruang Utama DPRD Kota Mojokerto ini, merupakan tindak lanjut dari rapat yang sama pada 31 April 2018 silam.
”Kami berharap, proyek pemerintah pusat ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara mikro. Melalui RDP ini kami ingin meminta proggres report mengenai perkembangan hasil pekerjaan di tahun 2018, dan di tahun 2019 programnya seperti apa,” kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawati saat memimpin RDP.
Politisi PDIP ini juga mengatakan, pihaknya juga melakukan penguatan untuk pokok pikiran program pengendalian banjir dan agar disampaikan program 2019 nanti seperti apa. Agar pelaksanaannya yang sesuai aspirasi masyarakat tidak sebatas formalitas belaka.
”Ini wajar karena Januari dan Pebruari adalah puncak dari curah hujan. Sehingga masyarakat Mojokerto bisa tahu mengenai perkembangan proyek ini,” urainya.
Menurut Melda, perawatan dan perbaikan drainase yang berada di wilayah pemukiman dan ruas jalan utama penting sehingga bisa menekan timbulnya genangan. Dalam kesempatan itu, pihak BBWS menguraikan secara terperinci mengenai proyek yang telah dikerjakan. Meski demikian, diutarakan sejumlah hambatan dalam normalisasi Sungai Sadar.
Anggota dewan yang lain, Gunawan mengatakan, kondisi saluran di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian serius. Sehingga dapat menekan banjir. Anggota Dewan dari PPP ini optimis dengan adanya kesatuan pola pikir antar Satker ini akan menyudahi persoalan banjir di Kota Kuali ini.
”Dengan adanya RDP ini kami berharap para Pimpinan Satker akan mengetahui dan berjibaku untuk mengatasi banjir di kota ini,” usul Gunawan.
Disisi lain, pihak DPUPR sebagaimana disampaikan Mashudi, Kadis DPUPR mengungkapkan, jika pihaknya berusaha menekan banjir di wilayah perkotaan. ”Semua Pokir telah dituangkan melalui Musrenbang sehingga persoalan banjir terentaskan,” ungkapnya.
Proyek normalisasi Sungai Sadar ini menyedot anggaran Rp350 miliar. Di Kota ini, pekerjaan meliputi pengerukan sedimen, perbaikan tanggul, normalisasi avoer Meri, pembuatan sudetan dan pembangunan rumah pompa. [kar.adv]
