Dewan Gresik Desak DKP dan KLH Dimarger

Kota Mojokerto, Bhirawa
Ditengah Pemkot Mojokerto gencar pembentukan satu satuan kerja baru, DPRD Kota Mojokerto  malahan mendesak dua SKPD, yakni DKP dan KLH dimarger menjadi satu SKPD.
”Sejumlah program dan kegiatan DKP yang sama dan digarap KLH. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi perlu kedua SKPD ini dimerger,” kata Achmad Rusyad Manfaluti, juru bicara fraksi-fraksi saat penyampaian pandangan umum dalam sidang paripurna pengesahan KUA-PPAS PAPBD 2014, Senin (11/8) kemarin.
Kesamaan sejumlah program di dua Satker itu, menurut Dewan, berpotensi terjadinya tumpang tindih kegiatan. ”Memang sejauh ini tak muncul benturan di lapangan, tapi akan banyak kendala tatkala kedua Satker harus menggarap sasaran yang sama,” kata Falud, sapaan politisi PKB itu.
Diharapkan, merger dua Satker itu akan terjadi efektifitas kinerja. ”Tentunya anggaran pun akan lebih efisien,” tukas Falud.
Terpisah, Kepala DKP Hartono tak menampik jika beberapa program yang ada di institusinya sama dengan program yang diusung KLH. ”Memang beberapa program kegiatan DKP sama dengan program KLH, seperti program pertamanan. Tapi sejauh ini tak sampai terjadi benturan di lapangan, karena beda kapling,” katanya.
Kalau pun nantinya DKP dan KLH digabung, ujar Hartono, maka satuan kerjanya menjadi Badan Lingkungan Hidup. ”Karena yang punya Kementeriaan LH maka yang tepat BLH,” imbuhnya. [kar]