Dewan Gresik Kebut Hearing dengan SKPD

Sejumlah anggota DPRD Kab Mojokerto hearing membahas LKPj Bupati 2014, Selasa (14/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kab Mojokerto menggelar hearing secara marathon dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Rapat yang dikebut membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto Tahun 2014. Secara bergiliran sejumlah SKPD mengikuti pembahasan secara intensif Senin-Selasa (13-14/4) kemarin.
Agenda hearing yang digelar di masing-masing ruang komisi itu sebagai evaluasi pencapaian kinerja seluruh SKPD. Sesuai jadwal, agenda dengar pendapat dengan dinas digelar selama dua hari. Hari pertama komisi A yang di ketuai Edy Susanto (PKB) menggelar hearing dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Beberapa pertanyaan disampaikan komisi A terkait pencapaian kinerja dan pelayanan Dispendukcapil. ”Selain pelayanan kita juga melakukan sharing kendala di lapangan,” ujar Edy Susanto.
Masalah utama yang dihadapi dinas, menurutnya, terkait penggunaan anggaran. Lantaran terganjal regulasi dari pusat. Sehingga dinas bersangkutan enggan merealisasi anggaran itu karena takut melanggar hukum. ”Dengan agenda dengar pendapat seperti ini dapat memberikan solusi terbaik agar pelayanan dapat dinikmati masyarakat,” paparnya.
Komisi B pada saat yang sama menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Menurut Eka Kurniawan, Anggota Komisi B asal PKS, penyerapan anggaran di dinas itu selama satu tahun sangat baik sekali. ”Target penyerapannya mencapai 90% dan sesuai kegunaannya,” ujar Eka Kurniawan.
Sedangkan Komisi C yang dipimpin politisi Demokrat, Aang Ruslie Ubaidillah saat hearing dengan Dinas PU Bina Marga banyak menyoroti masalah jalan.
Sementara Komisi D menggelar hearing dengan Dinas Kesehatan dan RSU milik daerah. Hearing Komisi D berlangsung alot. Komisi yang dipimpin Saifudin dari Gerindra ini mempertanyakan laporan dari RS yang terkesan monoton. Bahkan sejumlah anggota dewan menanyakan soal belum maksimalnya kinerja mereka dalam memberikan pelayanan.
Saifudin mengatakan, hearing ini untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja SKPD dalam  penggunaan anggaran. Dari pemaparan itu terlihat penyerapan anggaran di RSUD memang tak bisa maksimal sesuai perencanaan.
”Selama ini pelayanan di RS kurang maksimal karena jumlah perawat dan dokter masih kurang,” kata Saifudin.
Pihak dewan lantas meminta agar memperbaiki kualitas pelayanan. Selain itu, juga meminta agar RSUD memperbaiki manejemen di internal. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan RS dengan baik. Sesuai data yang ada, Pemkab telah mengalokasikan dana cukup besar untuk bidang kesehatan. Dana yang diperuntukkan RS dan Dinas Kesehatan mencapai Rp180 miliar. Kalau ditata secara profesional seperti swasta, pelayanan pasti akan baik. Usai hearing LKPj selama dua hari masing-masing komisi akan menggelar rapat internal untuk membuat catatan atau rapor masing-masing dinas. [kar]