Dewan Gresik Minta Tunjangan Rumah

Gresik, Bhirawa
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2015, yang dibacakan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Anggota DPRD Gresik, meminta kenaikan tunjangan perumahan. Ini didasarkan, pada anggota dewan yang berada di Kota Surabaya sudah mengalami kenaikan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, memang kenaikan tunjangan belum di behas dengan detail antara eksekutif dan yudikatif. Tapi dalam rapat Badan Msuyawarah (Banmus), beberapa anggota sudah mendengar tunjangan perumahan anggota dewan Kota Surabaya telah naik. Kenaikan itu, membuat kita sebagai acuan atau dasar.
”Kami hanya membicarakan kenaikan tunjangan yang di Kota Surabaya, dan kini beberapa staf sekertariat dewan sedang melakukan studi banding di Surabaya. Dari hasil ini, nanti bisa diketahui apakah sesuai aturan memang tunjangan perumahan untuk anggota dewan bisa dinaikan atau tidak. Setelah itu dipelajari bersama, karena harga tanah di Gresik juga terus naik,” ujarnya.
Perlu diketahui dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2015 yang dibacakan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, tunjangan perumahan tak mungkin diubah dalam KUPA PPAS 2015, karena untuk appriasel (taksiran) dilakukan satu tahun. Pihaknya tak akan menolak keinginan anggota dewan untuk menaikan tunjangan perumahan, tapi ini baru bisa dilakukan tahun 2016 mendatang setelah dilakukan appriasel tahun ini.
Dengan adanya permintaan itu, kami masih melakukan studi banding di daerah-daerah lain untuk mencari dasar hukum. Dan telah siap membicarakan dengan anggota dewan untuk mencari jalan terbaik. ”Selama tak bertentangan dengan perundang-undangan, kami tak mempermasalahkan hal itu,” tegasnya.
Terpisah Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Ir M Najib mengatakan, usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan. Akan dimasukkan ke dalam APBD 2016, untuk tahun ini masih fokus melakukan appriasel. Seperti dilakukan pada kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan sebelumnya, bila aturan memang membolehkan pemerintah juga akan menyetujuinya. [kim]