Dewan Gresik Panggil Dinas Pekerjaan Umum

Rapat Komisi C dengan DPU di Kantor DPRD Kab Gresik, Rabu (23/11) kemarin. [rokim/bhirawa]

{Bahas Pengeprasan Anggaran Sarpras Dispendik)
Gresik, Bhirawa
Kabar kalau Tim-Anggaran (Tim-Ang) DPRD Gresik melakukan pengeprasan terhadap anggaran Sarana dan Prasarana (Sarpras ) pendidikan. Komisi C, langsung memanggil Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk meminta klarifikasi anggaran dan tetap bersikukuh meminta Tim-Ang, untuk mengembalikan anggaran itu sebab sangat dibutuhkan guna kesejahteraan rakyat.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kab Gresik, Moh Syafi’ AM, anggaran untuk perbaikan Sarpras pendidikan. Sangat di butuhkan, sebab menyangkut kenyamanan dan keamanan bagi siswa. Dan merupakan urusan wajib yang harus segera dituntaskan, karena kalau ditunda-tunda maka penyelesainya tak akan tuntas, sehingga mengganggu proses belajar yang merupakan urusan wajib.
”Komisi bersikukuh dan meminta Tim-Ang, agar anggaran itu tetap masuk pada APBD 2017. Tidak boleh lagi dikepras, sebab kalau ditunda proses penyelesainya akan memakan waktu yang cukup panjang. Karena telah berkomitmen, untuk menyelesaikan urusan Sarpras pada dua tahun anggaran saja,” ujarnya.
Sehingga pada 2018 mendatang seluruh persoalan Sarpras bisa tuntas. Sebab, jika anggaran Rp30 miliar yang diajukan dikepras maka membutuhkan waktu lima tahun untuk bisa selesai. Itu kalau fokus tidak ke yang lainnya dan penyelesaian Sarpras pendidikan tidak lainya untuk menuntaskan pungutan yang selama ini menjadi alasan sekolah.
Ditambahkan Syafi’, dengan adanya pungutan di sekolah yang digunakan untuk Sarpras. Pastinya menjadi beban berat orang tua siswa dan kalau tetap dibiarkan pasti akan terus menciderai dunia pendidikan di Gresik. Yang terkesan pendidikan mahal, makanya hingga tahun anggaran APBD 2018. Diusahakan harus selesai supaya tidak menjadi momok.
Senada dikatan Sekretaris Komisi C DPRD Gresik, Ahmad Kusriyanto, dari hasil rapat dengan Dinas DPU tadi. Untuk Sarpras pendidkan untuk tetap memasukkan anggaran itu. Karena anggaran itu sangat penting bagi dunia pendidikan dan akan dikawal supaya tak dikepras. Sehingga pada anggaran APBD 2017, di DPU untuk fokus pada saluran pengairan, jalan yang sudah terprogram. Pada usulan baru, sengaja dilakukan pemendingan supaya tidak terjadi pembengkaan anggaran.
Terpisah Kepala DPU Kab Gresik, Ir Bambang Isdianto mengatakan, intinya dinas tidak masalah. Dan diserahkan sepenuhnya pada Tim-Ang, kebijakan apapun yang di berikan tetap akan dikerjakanya. [kim]