Dewan Gresik Pertanyakan Kinerja Layani Kesehatan

Gresik, Bhirawa
Masih banyaknya masyarakat miskin mempergunakan bantuan kesehatan di rumah sakit, mendapatkan perhatian serius dari komisi D DPRD Gresik dengan mendatangi langsung Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes). Dewan mempertanyakan mengenai persyaratan dan pelayanannya.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik, H Sujono, keluhan masyarakat terkait dengan peruntukan kesehatan gratis, yang notabenya sudah lama prosesnya berjalan, patut disayangkan. Masalahnya semuanya hampir sama tiap tahun, yaitu pada proses administrasi persyaratan. Hingga kini belun ada perbaikan yang cukup berarti dari Dinkes, wajar kalau masyarakat mengadu pada dewan.
”Kita kantor Dinkes, untuk minta penjelasan atas keluhan masyarakat. Terkait dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, sebab sejak dihapusnya Surat Pernyataan Miskin (SPM) membuat masyarakat miskin kesulitan berobat. Sebab, banyak masyarakat yang belum tercover dalam program Kartu Gresik Sehat (KGS) sebagai pengganti SPM dan Jamkesda,” kata Sujono.
Untuk itu, dipertanyakan prosedurnya sehingga harapan masyarakat mendapat pengobatan gratis dan layak tetap bisa terwujud. Agar masyarakat paham, Dinkes harus gencar melakukan sosialisasi supaya masyarakat paham. Sehingga kalau sakit tidak bingung, pelayanan Dinkes juga harus maksimal dan sebisa mungkin untuk melakukan jeput bola.
Ditambahkan Sujono, jalur pengobatan gratis tetap ada namun prosesnya berbeda dengan SPM. Dan hal ini belum diketahui oleh masyarakat banyak, inilah tugas Dinkes memberitahukannya. Untuk itu, dewan akan melakukan pengawasan kinerjanya.
Senada juga dikatakan anggota Komisi D, Tri Purwito, perubahan seharusnya Dinkes kerja cepat sehingga masyakat tak mengeluh. Kepanjangan dari Dinkes ada, seperti Puskemas di masing-masing Kec Polindes di masing – masing desa. Penekanan dari Dinkes secara maksimal, pasti akan jalan dan masyarakat tahu.
Kepala Dinkes Kab Gresik, Nurul Dholam menambahkan, untuk Kartu Gresik Sehat (KGS). Hingga tahun 2017, sudah mengcover sebanyak 9.661 warga tak mampu. Juga ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), sekarang masih terus dilakukan verifikasi terhadap data itu. Dan meminta pada masyarakat segera mengajukan bantuan kesehatan itu sebelum jatuh sakit. [kim]

Tags: