Foto: ilustrasi
[Pimpinan Dewan Sarankan Pilih Pejabat Bisa Bekerja0
Gresik, Bhirawa
Turunnya hasil evaluasi dari Gubernur Jatim, tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat kalangan pejabat yang promosi ke eselon II gembira, karena Perda itu telah ditunggu. Sebab hingga kini bupati belum melaksanakan mutasi dan rencananya minggu ini segera disahkan pada paripurna oleh DPRD Gresik.
Meski dalam perjalanannya pembahasan cukup alot, antara Panitia Khusus (Pansus), eksekutif maupun fraksi saat evaluasi. Namun akhirnya, tak merubah hasil keputusan Panitia Khusus (Pansus). Meski jumlah total Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih tetap gemuk, sebanyak 21 dinas dan tiga badan.
Ketua Pansus Ranperda OPD, Wongoso Negoro, membenarkan evaluasi dari Gubernur Jatim sudah turun. Pansus pada Hari Jumat (21/10) sudah melakukan rapat untuk pembenahan struktur bersama dinas terkait. Dan hasil evaluasi yang turun dari Gubernur, tak ada perubahan semuanya sama seperti yang diajukan Pansus.
”Yang pasti Gubernur mempunyai pertimbangan sendiri, meski pada saat evaluasi keberatan dari beberapa fraksi juga diikutkan. Tapi nyatanya tak ada yang dikurangi dari hasil finalisasi Pansus, mungkin karena Pansus mempunyai mandat penuh karena anggotanya juga perwakilan fraksi-fraksi. Sehingga keberatan dari fraksi di abaikan,” ujarnya.
Ditambahkan Wongso, dari hasil laporan Pansus DPRD Gresik tentang Raperda OPD, maka jumlah SKPD di lingkungan Pemkab Gresik bertambah menjadi 24 instansi. Rinciannya, sebanyak 21 dinas dan tiga badan. Bersamaan dengan itu, beberapa fraksi menilai bahwa jumlah itu sangat gemuk dan perlu ada perampingan. Mereka pun melampirkan catatan, bersamaan dengan pengajuan hasil laporan Pansus ke Gubernur.
Ketua DPRD Gresik, Ir Abdul Hamid mengatakan, pengesahan di paripurna Raperda OPD tidak menunggu dilakukan Banmus lagi. Sebab dalam Banmus kemarin, ada hari yang telah dikosongkan. Sehingga tingga mencari waktu yang tepat, yang pastinya akan digelar minggu ini. Untuk harinya nanti akan disesuaikan, yang penting tak menganggu jadwal kegiatan dewan yang sudah terprogram.
”Kami berharap, dengan penambahan dinas baru. Bupati bisa memilih pejabat yang berkompeten dan benar-benar sesuai bidang. Evaluasi menurunya pendapatan asli daerah ( PAD ), menunjukan salah satu bukti tidak sesuainya pejabat yang ditempatkan. Jangan asal pilih, karena mungkin kemarin telah ikut jadi tim suskses dalam Pilbup. Kalau tidak bisa bekerja, lebih baik pilih yang lain tetapi bisa bekerja sebab Gresik harus lebih baik. [kim]
