Foto Ilustrasi
Gresik, Bhirawa
Angka kemiskinan masih tinggi menjadi perhatian serius anggota dewan. Pemkab Gresik berencana melibatkan peran masyarakat untuk validasi data kemiskinan, dengan membuat aplikasi berbasis online, program ini diharapkan masyarakat bisa ikut mengawasi kebenaran data kemiskinan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kab Gresik, Nur Qolib, rencana program berbasis online ini akan dimulai tahun ini. Anggarannya juga sudah tersedia di APBD 2019, tujuan utama aplikasi ini untuk memvalidasi data kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.
”Nanti masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan melaporkan, jika mengetahui ada orang yang sebenarnya mampu tapi masuk sebagai daftar orang penerima bantuan kemiskinan. Jadi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) sebagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggungjawab di bidang ini,” ujarnya.
Ketika ada laporan atau usulan, akan ditindaklanjuti petugas di tingkat kabupaten. Misalnya, dengan melakukan survei atau memverifikasi ulang untuk memastikan kebenaran data itu. Sesuai informasi yang diterima yang kini terdapat sekitar 13 ribu NIK (Nomor Induk Kependudukan) bermasalah. Maka, data-datanya juga akan divalidasi dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Ditambahkan Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, konsep validasi data kemiskinan memang sangat diperlukan, sebab kondisi saat ini dinilai belum maksimal.
Sebagai contoh di Makasar, dalam agenda studi banding beberapa waktu lalu. Pemkab sangat memperhatikan terkait validasi data yang terprogram melalui aplikasi, sehingga peran perangkat desa sampai di tingkat RT sangat dioptimalkan, bisa langsung lihat input data warganya. [kim]
