Dewan Gresik Sidak Anggaran Bantuan Sekolah

Gresik, Bhirawa
Untuk memastikan apakah anggaran bantuan yang didapat dari sekolah sudah tepat sasaran, serta apa ada pungutan liar (pungli) kepada wali murid dengan modus bantuan sumbangan untuk pembangunan sekolah, Komisi D DPRD Gresik, melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah dengan melihat secara langsung peruntukan dan proses pencairanya.
Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Gresik, Ida Astutik maraknya laporan yang dialamatkan ke dewan membuat dewan harus sidak untuk melakukan pemantauan secara langsung. Ini dilakukan, beberapa bantuan yang didapat siswa melalui sekolah masing-masing bisa tepat sasaran. Dan keinginan pemerintah untuk memperingan beban biaya personal siswa jenjang sekolah menengah pertama ( SMP ), bisa direalisasi.
“Hasil sidak, pada pengelolaan dana personal siswa diserahkan ke koperasi sekolah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sudah sesuai, terkait pungli tidak kita temukan. Sebab pihak sekolah dan wali murid serta komite telah ada kesepakatan. Cuma sayangnya, pada SMP Negeri 1 Manyar. Yang notabenya tempatnya di kota, ternyata belum bisa melaksanakan UNBK,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi mengatakan, tujuan sidak keberapa sekolah itu untuk memastikan realisasi dana bantuan personal siswa. Apakah di lapangan benar-benar sudah dilaksanakan atau belum. Sebab tujuan bantuan tersebut, ada guna meringankan beban orang tua siswa juga untuk menekan adanya pungli dengan dalih sumbangan sukarela.
Karena pada tahun ini, legislatif sudah menyepakati penambahan alokasi anggaran bantuan personal siswa. Nilainya mencapai sekitar Rp7 miliar, digunakan untuk mengcover sejumlah kebutuhan mendasar peserta didik baru. Antara lain pembelian seragam dan buku siswa, meringankan beban orang tua siswa. Karena kekuatan APBD Gresik, belum bisa memenuhi semua kebutuhan personal siswa.
“Minimal bisa sedikit meringankan kebutuhan sekolah. Yaitu seragam solelah yang didapat jenis seragam olahraga dan batik sudah ditanggung pemerintah. Dalam sidak di di SMPN 1 Manyar kemarin, dana bantuan ini sudah direalisasi. Dan anggaran bantuan untuk SMPN 1 Manyar, sudah turun sekitar Rp 50 juta. Setelah turunnya anggaran ini, maka siswa baru kelas VII SMP, tidak perlu lagi membeli seragam olahraga dan batik. ” katanya.
Ditambahkan Muntarifi,  selain di sekolah di kecamatan Manyar, sebelumnya juga sidak  pelaksanaan dana bantuan ini di SMP Sangkapura, Bawean. Dan dari sidak tersebut belum menemukan pungli. “Sudah saya tekankan kepada semua sekolah, jangan sekali-kali melakukan pungutan apa-apa kepada wali murid, sebab dewan akan rekomendasikan pada bupati untuk bertindak tegas jika ketahuan sekolah melakukan pungutan liar,” pungkas Muntarifi. [kim]