Dewan Gresik Sidak Laporan Pungli Pendidikan

Sidak anggota Komisi D DPRD Kab Gresik terkait dugaan Pungli Pendidikan. [rokim/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan pendidikan Kab Gresik, mendapat respon serius dari Komisi D dewan setempat. Anggota DPRD Kab Gresik Inspeksi Mendadak  (Sidak), ke SMAN 1 Cerme dan SMPN 1 Balongpanggang. Terkait adanya laporan permintaan uang dalam proses pengambilan raport siswa.
Ketua Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi mengatakan, Sidak bertujuan ingin memastikan kebenaran terkait permintaan uang saat mengambil raport di sekolah. Kepala Sekolahnya (Kepsek) pun menepis adanya permintaan uang itu dikatakan sebagai pungli. Pasalnya, hal itu sudah ada pemberitahuan kepada wali murid.
Dan kegunaan uang dari wali murid melalui anaknya masing-masing akan dimanfaatkan untuk pembangunan musallah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu para siswa yang tidak disengaja kedapatan sedang sakit atau keperluan yang mendadak.
”Pungli memang tak diperbolehkan, namun kalau misalkan itu bentuk sumbangan tapi harus transparan dan tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Meskipun tujuannya mengajari anak-anak untuk berinfaq dan sodaqoh. Namun harus dipertegas sehingga tak membuat beban orang tua siswa. Karena dalam satu sekolah status sosial orang tua siswa tak sama, ini harus di pahami oleh sekolah itu,” ujarnya.
Selain itu, sumbangan tak boleh mencantumkan batas waktu sehingga mereka memberikannya sukarela. Bahkan kalau perlu sebelum melakukan tarikan sumbangan pihak sekolah memberitahu pada komisi, bila nanti ada laporan dan keluhan orang tua siswa bisa satu visi. Dan Komisi D tak akan tebang pilih, setiap laporan akan ditindaklanjuti.
Ditambahkan Muntarifi, tadi kepala sekolah saat ditanya mengatakan memang kalau ada permintaan amplop (uang, red) saat pengambilan raport. Karena itu saran dari wali murid sendiri, kedepan ini akan dibenahi. Dan target anggaran siswa atau personal akan ditingkatkan. Dengan harapan, rencana menambah anggaran pendidikan pada tahun 2017, bisa mengurangi beban wali murid. [kim]