Dewan Gresik Tuding Mutasi Ada Kejanggalan

pns-korpriGresik, Bhirawa
Pasca pelantikan 179 pejabat  eselon II, III dan IV oleh Bupati Sambari Halim Radianto. Pada pejabat eselon II yang menduduki pos baru, mendapat sorotan dari beberapa kalangan dewan. Karena mutasi diduga syarat dengan kepentingan politis dan tidak patuh pada atasan.
Informasi yang dihimpun Harian Bhirawa, terkait dengan mutasi yang terjadi pada Kepala Dinas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Ir Sentot Supriyohadi. Kabarnya karenan tak mau melakukan tanda tangan penggunaan lahan minapolitan menjadi KIG di Kec Sidayu. ”Karena tidak patuh itulah, sehingga di mutasi jadi staf ahli,” ujar sumber di lingkungan dewan yang tak mau disebutkan namanya.
Tidak hanya itu, mutasi itu juga terjadi kejanggalan. Bagaimana tidak, rotasi antara Dispendukcapil, BLH dan Bappeda batal dilakukan karena salah satu Kepala Dinasnya menolak untuk dimutasi. Menariknya, itu terjadi pada didetik-detik menjelang terakhir sebelum pelantikan dilakukan. Karena itu, formasi Kepala LH dan Kepala Bapeda serta Dispendukcapil tak berubah,” tegasnya.
Menurut Anggota Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi AM pada wartawan mengatakan, membenarkan kabar itu. Pihaknya mengakui, sudah ada laporan yang masuk terkait kejanggalan-kejangalan pada mutasi lalu. Salah satunya, pada pejabat eselon II yaitu Pak Sentot yang dimutasi karena tak mau diajak kompromi soal pembebesan lahan minapolitan untuk KIG. Kondisi ini, membuat semakin aneh pemerintah. Sebab investasi kepentingan pribadi lebih ditonjolkan daripada taat pada aturan yang ada.
”Menariknya lagi, batalnya rolling tiga SKPD hanya karena kepala dinas tidak mau. Padahal, urusan mutasi ini sepenuhnya merupakan wewenang bupati. Kini malah aneh, bukan kenapa pertanyaanya tapi ada apa saat ini. Mengenai mutasi yang lain pihaknya cukup mengapresiasi, karena berdasarkan kinerja,” ungkapnya. [kim]

Tags: