Dewan Jatim Bantah Perbedaan Jatah Jasmas

DPRD Jatim, Bhirawa
Polemik tidak meratanya ploting anggaran jasmas akhirnya ditanggapi Ketua DPRD Jawa Timur Halim Iskandar dan sejumlah ketua Fraksi di DPRD Jatim. Mereka membantah nominal dana jasmas mencapai Rp 1,05 triliun.
Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar mengatakan, tidak ada jatah-jatahan dana jasmas dengan angka fantastis seperti yang beredar di media. Selain itu, dana jasmas itu bukan diterima pimpinan atau anggota dewan. Namun semuanya ada eksekutif, DPRD hanya mengajukan usulan setelah menerima aspirasi dari masyarakat setiap reses.
”Tidak ada perbedaan antara Pimpinan dewan maupun anggota, itu data dari mana?,” tanya Halim saat dikonfimasi melalui ponselnya, kemarin (26/11).
Halim sendiri, saat dikonfirmasi sedang berada di Yogya mengikuti kegiatan Kongres GP Ansor. “Lebih detailnya, coba tanya ke ketua-ketua fraksi saja,” timpal Halim yang juga ketua DPW PKB Jatim ini.
Terpisah, Malik Effendi, salah satu Ketua Fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga membantah ada ‘jatah’ dana jasmas yang berbeda-beda dari setiap anggota DPRD Jawa Timur. Ia mengungkapkan, dana jasmas untuk tahun 2016 ini setiap anggota DPRD Jawa Timur alokasinya sama. Yakni maksimal Rp 5 miliar. Itupun belum tentu terserap semua. “Baik itu ketua dewan, banggar atau Ketua Fraksi, nilainya sama,” yakinnya. “Saya tahun 2015 ini, jasmas tidak terserap Rp3,5 miliar, karena menurut keterangan pihak pemprov, kelompok penerima bantuan belum siap dan tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.
Kalaupun ada tambahan diluar angka maksimal Rp 5 miliar, lanjut Malik, itu pertimbangannya jumlah kursi di masing-masing fraksi. Contohnya kursi PAN ada tujuh, maka diluar alokasi tiap anggota, ada tambahan maksimal Rp 7 miliar. “Karena ada pengajuan bantuan atau proposal itu yang tidak lewat anggota dewan tapi langsung ke Fraksi,” jelasnya.
Politisi asal Madura ini lantas mempertanyakan munculnya protes dari para anggota DPRD Jawa Timur yang menyebut ada perbedaan. Apalagi ada yang menyebut nominal ketua dewan dapat jatah Rp 60 miliar, ketua fraksi Rp 27 miliar, anggota banggar Rp 15 miliar. Malik kembali menegaskan angka-angka itu ngawur. “Sangat tidak benar. Semuanya ini transparan dan pembahasannya melibatkan seluruh anggota dewan lewat masing-masing fraksi,” urainya.
Senada, Ketua Fraksi PKB Badrut Tamam mensinyalir munculnya protes dari anggota dewan itu dipicu oleh pernyataan Gubernur Jatim Soekarwo yang mengatakan, dana untuk penguatan UMKM tahun 2016 nilainya Rp 1,7 Triliun. Hingga muncul kecurigaan dari sejumlah anggota, pengesahan Rp 1,7 triliun itu ada kompromi antara Gubernur dan Pimpinan dewan. “Padahal tidak ada dana UMKM 1,7 triliun. Yang benar, DPRD mengesahkan Rp 400 miliar saja, sama seperti yang dibahas selama ini di Komisi dan disahkan di paripurna yang diketahui semua anggota dewan,” tegas Badrut yang juga anggota Banggar ini.
Kalaupun Gubernur Soekarwo statement Rp 1,7 Triliun untuk UMKM dengan rincian Rp 400 miliar dari APBD murni, Rp400 miliar dari dana cadangan Pilgub, dan Rp 900 miliar dari SILPA, itu jelas tidak ada dalam pembahasan. Karena tidak boleh, dana cadangan digunanakan untuk keperluan lain diluar tujuan dana ini dicadangkan. “Kalau dana cadangan ini untuk Pilgub tapi dipakai untuk UMKM, itu namanya menyimpang,” pungkas politisi asal Pamekasan Madura ini. [Cty]