Dewan Jatim Desak BPWS Ditinjau Ulang

DPRD Jatim, Bhirawa
Dianggap kinerjanya melempem, Pimpinan DPRD Jatim medesak keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) ditinjau kembali. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah stagnannya pembangunan di area Jembatan Suramadu yang menjadi tugas BPWS  dan tidak ada perubahan  pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah Suramadu baik di sisi Surabaya maupun Madura.
Wakil Ketua DPRD Jatim, HM Iskandar mengakui jika selama ini fungsi BPWS untuk melakukan pembangunan baik di wilayah Madura dan Surabaya tidak berjalan layaknya sebagai badan otoritas yang diberikan untuk pengembangan Suramadu.
Sementara anggaran yang dikucurkan lewat APBN cukup besar. Karenanya keberadaannya perlu ditinjau kembali. “Daripada anggaran dihambur-hamburkan hanya untuk proyek tidak jelas, maka lebih baik ditinjau kembali keberadaan BPWS,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Selasa (16/6).
Senada Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto setuju dibubarkani karena jembatan Suramadu berdiri sudah hampir 5 tahun lebih, tapi tidak mampu mendongkrak perekonomian di wilayah sekitar jembatan,.
Bahkan menurut Hammy, kondisi saat ini dengan 5 tahun lalu hampir sama tidak ada bedanya, begitu juga para PKL atau pedagang kaki lima di sisi jembatan yang kondisinya tidak tertata dengan baik.
“Dibangunnya jembatan Suramadu diharapkan mampu mendongkrak perekonomian wilayah sekitar. Tapi faktanya jembatan yang menghabiskan triliyunan anggaran itu hanya menjadi jembatan penyeberangan saja. Karenanya saya setuju untuk dibubarkan saja,” tegas Politisi dari fraksi PKS ini.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, menegaskan BPWS dibentuk untuk mengembangkan wilayah sekitar Suramadu tapi faktanya hal itu tidak dilakukan. Itu menunjukan kalau kinerja BPWS buruk artinya tidak ada gunanya berdirinya BPWS.
“Tidak ada pengembangan yang signifikan dari wilayah sekitar Suramadu sudah menjadi bukti nyata BPWS tidak bekerja. Untuk itu BPWS harus dibubarkan dan untuk pengembangan Suramadu lebih bai kdiserahkan ke Pemprov saja. Itu akan lebih mudah dan Pemprov akan berkoordinasi dengan kepala daerah di sekitar wilayah Suramadu mulai dari Surabaya dan empat kabupaten di Madura,” tegas Politisi dari fraksi PPP ini. [Cty]