Dewan Jatim Desak RS Berantas Mafia Detailer

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E yang membidangi Kesra mendesak pihak rumah sakit untuk memberantas mafia detailer (sales obat). Berkerja sama dengan beberapa dokter , mafia detailler berusaha melariskan obat luar dengan membuatkan resep obat diluar tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sikap Komisi E ini merupakan respon dari banyaknya temuan masyarakat terkait masih mahalnya harga obat-obatan.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengakui bahwa selama ini memang ada permainan sebagian dokter dengan detailer agar pasien rumah sakit membeli obat di luar dengan dalih obat tersebut tidak tercaver oleh BPJS. Padahal obat tersebut khasiatnya sama antara obat yang tercaver asuransi dengan obat luar.
“Sebagian dokter memberi resep obat kepada pasien agar membeli di apotek luar yang harganya relatif mahal, dengan dalih BPJS tidak meng-cavernya. Padahal BPJS mengcaver obat tersebut, hanya saja nama dan perusahaan obatnya yang beda, seperti amoxilin dan amoxan. Kedua obat ini sebenarnya khasiatnya sama yakni menghilangkan rasa nyeri,” katanya, ketika dikonfirmasi, Rabu (4/2).
Minimnya pengetahuan pasien terhadap obat yang akan diberikan tentunya akan menjadi sasaran dokter untuk diberi resep obat diluar asuransi. Masyarakat dapat menolak resep dokter, jika dalam BPJS mengcaver obat yang memiliki khasiat sama  untuk mengobati penyakitnya.Begitu juga halnya untuk pemeriksaan darah, kadang-kadang dokter menyarankan untuk mendatangi laboratorium swasta.
“Permasalahnnya selama ini adalah masyarakat tidak tahu, apakah BPJS mengcaver obat tersebut apa tidak, sehingga mau tidak mau membeli obat diluar asuransi,” ungkapnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini menambahkan, untuk fee bagi dokter yang sering membuat resep obat suatu merk,sangat bermacam-macam. Salah satunya diberi imbalan tiket rekreasi ke luar negeri untuk diikutkan seminar kedokteran, dan diberi uang tunai.
Komisi E meminta kepada BPJS untuk dapat mengcaver semua jenis obat. Mengingat BPJS sudah menjadi tanggung jawab pemerintah terutama bagi masyarakat miskin.Begitu juga bagi pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat jalur mandiri, seharusnya semua obat dan pemeriksaan laboratorium menjadi tanggungan BPJS.
Pihak rumah sakit harus menindak tegas terhadap dokter yang melakukan permainan dengan kerja sama detailer agar obat tertentu laku terjual.”Kasihan pasien, terutama warga miskin harus membeli obat diluar yang harganya agak mahal. Ini kan ironis,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kartika Hidayati mengaku sudah bukan rahasia publik jika ada permainan antara perusahaan farmasi dengan para dokter. Dimana dengan kerjasama ilegal ini membuat rakyat menderita, karena obat yang sebenarnya harganya murah jadi mahal, karena harga tersebut include dengan fee untuk para dokter.
“Saya kira ini perlu ada regulasi yang melindungi masyarakat terkait harga obat. Ini karena  masyarakat yang akan terbebani dengan  mahalnya harga obat,”tegas politisi asal PKB Jatim ini.
Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan, problem selama ini tidak hanya permainan dokter dengan detailer saja. Tetapi BPJS sengaja tidak mau rugi, sehingga tidak mau menanggung obat yang dinilainya mahal. Masyarakat yang sakit menjadi problem tersendiri,karena harta kekayaannya digunakan untuk berobat. Seharusnya dengan adanya BPJS beban masyarakat menjadi terkurangi, karena dijamin asuransi.
BPJS seharusnya mampu menanggung seluruh obat pasien. Karena masyarakat mendaftar sebagai pemegang kartu JKN berharap mendapat pelayanan yang maksimal dan deritanya menjadi berkurang. Begitu juga halnya bagi dokter yang menanganinya, dokter seharusnya tidak melakukan kongkalikong dengan pihak lain agar suatu obat laku terjual.
” Rakyat saat ini sudah banyak mengalami kesusahan.Berilah pelayanan yang baik,karena rakyat sudah menderita. Jangan hanya diberi angin surga, tapi realitanya tidak ada,”paparnya. [Cty]