DPRD Jatim, Bhirawa
Pemerintahan Jokowi-JK dinilai terlalu menganakemaskan maskapai penerbangan AirAsia daripada PT Merpati Nusantara Airlines. Pasalnya, hampir 14 bulan ribuan karyawan salah satu BUMN penerbangan milik pemerintah itu tak digaji sehingga nasibnya terkatung-katung.
Padahal, panja Komisi VI DPR RI telah merekomendasi agar Kementerian BUMN menyelesaikan persoalan Merpati secara tuntas sejak 2 Juli 2014 silam
Forum Pegawai Merpati PT Merpati Nusantara Airlines di Surabaya terpaksa mengadu ke DPRD Jatim agar wakil rakyat Jatim bisa mempreasure pemerintah pusat supaya secepatnya merealisasi rekomendasi Pokja Komisi VI DPR RI.
”Kami sengaja datang ke Komisi A DPRD Jatim supaya bisa memperjuangkan dan mempreasure pemerintah pusat untuk memberi kejelasan nasib karyawan PT Merpati Nusantara Airlines, ” ujar juru bicara FPM PT Merpati Nusantara Airlines, Eri Priyanto dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim, Kamis (15/1).
Diakui Eri, sejumlah 1.100 karyawan PT Merpati Nusantara Airlines sekarang ini nasibnya tak menentu. Bahkan untuk menyambung hidup, mereka terpaksa menjual harta benda miliknya yang bisa diuangkan. “Teman kami bahkan sampai dicerai istrinya karena dianggap pengangguran sehingga keluarganya berantakan,” beber Ari
Senada, Tri Anggoro mantan pramugara Merpati Nusantara Airlines mengaku sangat berharap kepada DPRD Jatim supaya bisa membantu kejelasan nasib ribuan karyawan maskapai penerbangan milik pemerintah ini.
“Kenapa pemerintah tak juga melaksanakan rekomendasi Panja Komisi VI DPR RI. Kalau memang Merpati dibubarkan tolong hak-hak karyawan tolong segera diberikan, jangan malah digantung seperti ini,” jelas pria yang sudah bekerja hampir 33 tahun itu.
Sementara Ida Bagus karyawan Merpati lainnya menambahkan bahwa pendirian maskapai Merpati Nusantara Airline, sebenarnya bukan berorientasi bisnis tapi lebih mengembang menjaga kesatuan NKRI, agen pembangunan dan untuk penerbangan perintis ke kawasan Indonesia Timur sehingga wajar jika BUMN ini tidak profit dan membutuhkan subsidi.
“Mana ada maskapai penerbangan swasta yang mau melintas di daerah konflik atau membawa orang sakit beserta peralatan medis kalau bukan Merpati. Pemerintah sepertinya sengaja ingin membunuh Merpati demi Citilink, apakah Citilink sudah menjadi BUMN Aviasi?” tegas pria yang tinggal di Papua ini.
Menurut Eri, pengaduan ini dilakukan serentak oleh karyawan PT Merpati Nusantara Airines khususnya yang ada di Surabaya, Jakarta dan Ujung Pandang. “Di Surabaya sendiri terdapat 400 karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang nasibnya tak menentu,” tambahnya.
Ia juga tak segan mengambil langkah hukum jika pemerintah tak kunjung memperhatikan nasib karyawan Merpati, mengingat kesabaran mereka sudah diambang batas. “Kalau nasib kami terus digantung, yah terpaksa kami akan menempuh langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak karyawan Merpati yang tak kunjung diberikan oleh pemerintah,” imbuh Eri.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo berjanji akan membantu memperjuangkan nasib karyawan PT Merpati Nusantara Airlines di Surabaya karena mereka tergolong warga masyarakat Jatim. Apalagi dari sisi kemanusiaan, mereka ini memiliki keluarga yang butuh makan, minum, pendidikan dan lainnya, jika kepala keluarga tak berpenghasilan tentu keluarganya akan berantakan.
“Pemerintah tidak boleh menyengsarakan rakyat, apalagi mereka itu karyawan BUMN. Jadi kami akan koordinasi dengan DPR RI supaya bisa menekan pemerintah untuk merealisasi rekomendasi Panja Komisi VI DPR RI secepatnya,” pungkas politisi asal Partai Golkar. [cty]
Keterangan Foto : unjukrasa-karyawan-merpati-di-Komisi-A.
