Dewan Jatim Dukung Pengawasan Mutasi Jabatan

DPRD Jatim, Bhirawa
Menjelang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015 ini, sejumlah Kepala Daerah (KDH) memastikan akan maju lagi dalam pemilihan. Mutasi jabatan dengan menempatkan kroni-kroni petahana di jabatan yang strategis bisa menjadi bagian dari upaya kecurangan saat pelaksanaan Pilkada. Untuk itu diperlukan pengawasan atas proses mutasi ini.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengakui tidak menutup kemungkinan calon incumbent agar berbuat curang demi ingin meraup suara sebesar-besarnya dalam Pilkada Desember mendatang.
Karenanya, pihaknya setuju ada pengawasan ketat oleh lembaga yang berwenang saat pelaksanaan mutasi jabatan dibeberapa wilayah, khususnya  yang akan melaksanakan Pilkada serentak di 19 daerah di Jatim nanti
“Saya mendukung penuh adanya pengawasan ketat di sejumlah wilayah yang akan melaksanakan Pilkada dalam melakukan mutasi. Bukan kami su’udzon tapi hal ini sebagai antisipasi jangan sampai ada kecurangan dalam mutasi jabatan tersebut, hanya demi mencari keuntungan pribadi semata,”tegas politisi asal PKB, Selasa (9/6).
Namun terlepas dari itu semua dengan sistim lelang jabatan, politisi asal dapil IV ini mengaku hal itu sangat profesional. Dimana dalam penilaiannya mengikutsertakan pihak ketiga, ketimbang sebelumnya merupakan hak prerogatif Kepala Daerah. Dengan begitu penempatan seseorang di sebuah jabatan benar-benar profesional dan sesuai dengan kepiwaiannya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Firdaus Fibrianto. Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini meminta agar para Kepala Daerah (KDH) yang akan maju kembali dalam Pilkada mendatang tidak perlu melakukan mutasi agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Sebaliknya, kalau mutasi sudah terlanjur dilaksanakan, maka Pejabat Sementara (PJ) harus mampu menjaga netralitas dengan mengawasi jalannya pemerintahan  secara ketat.
“Saya yakin PJ yang dipilih oleh gubernur benar-benar mampu menjaga netralitas. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada Desember nanti, lebih baik incumbent tidak usah melakukan mutasi dalam waktu dekat ini,”tambah pria asli Lamongan ini.
Lanjut bagaimana dengan adanya usulan ada tim pengawasan independen?, pihaknya mengaku sah-sah saja. Dengan begitu nantinya aksi kecurangan yang dilakukan oleh incumbent bisa. [cty]