Dewan Jatim Jamin Tak Mainkan Anggaran

Karikatur AnggaranDPRD Jatim, Bhirawa
Kalangan DPRD Jatim membantah akan mengambil manfaat atas program Bantuan Kewilayahan (BK). Apalagi sampai ikut memainkan. Selain hanya terbatas untuk daerah tertentu.
Legislatif menegaskan , program BK akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Sebaliknya, bukan melalui usulan DPRD Jatim seperti dugaan selama ini.
“BK bukan untuk desa. Kalau untuk desa, mungkin masuk akal dimainkan. Tetapi ini sifatnya umum. Jadi penggunaannya bisa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang lain. Semua terserah pemerintah daerah masing-masing,”tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Agus Maiumun, Selasa (24/11).
Sementara, proses pencairannya juga melalui kas daerah. Bukan kepada lembaga penerima. Mekanisme sengaja dipilih untuk menghindari terjadinya penyimpangan. “Bila transfernya langsung ke desa, mungkin penyimpangan bisa terjadi. Tetapi ini kan tidak,”imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lalu, daerah mana saja yang akan mendapat kucuran dana hibah tersebut, Agus belum bisa menyebutkan. Dia hanya memastikan, bahwa ada parameter khusus sehingga daerah diberi jatah dana hibah tersebut. Di antaranya adalah jumlah penduduk, keleluasaan viscal, Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Daerah yang viscalnya rendah pasti dapat.
Begitu juga dengan yang IPM-nya masih rendah. Sebab, BK ini sifatnya memang untuk mendongkrak
pembangunan di daerah. Jadi kemungkinan yang dapat adalah daerah-daerah pinggiran seperti Madura, Trenggalek, Pacitan dan lainnya,”tukasnya.
Terkait hal tersebut, maka kewenangan penuh atas program BK ada di eksekutif. Merekalah yang akan menentukan daerah-daerah mana saja yang akan kebagian. “Itu urusan eksekutif. Pastinya ada acuan yang dipakai, misalnya data dari BPS (badan pusat statistik),”imbuhnya.
Sementara itu, disinggung mengenai potensi adanya ‘titipan’ atas program bantuan tersebut, anggota Komisi B DPRD Jatim ini hanya tersenyum, termasuk saat nama Wakil Gubernur Jatim Safullah Yusuf (Gus
Ipul) disebut. “Wah kalau itu saya nggak ngerti. Titipannya siapapun saya kira. Semua bisa titip. Namanya APBD itu pasti titipannya rakyat,”ungkapnya sambil tertawa.
Sementara itu, informasi yang dihimpun, program BK memang sengaja disusun untuk memuluskan kepentingan Pemerintah Provinsi Jatim. Salah satunya adalah untuk membantu ‘mempromosikan’ Gus Ipul dalam pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 mendatang. Lewat program dana hibah itulah kepentingan Pemprov Jatim dalam memuluskan jalan Gus Ipul pada Pilgub mendatang akan tercapai.
“Sementara ini yang dijagokan Pak De (Soekarwo) untuk menggantikan posisinya adalah Gus Ipul. Sehingga cukup masuk akal bila persiapannya ditata mulai sekarang. Caranya ya lewat dana hibah seperti ini,”ungkap sumber di internal Pemprov Jatim.
Sementara itu hasil pembahasan lanjutan atas program BK kemarin, memutuskan bahwa plafon anggaran BK dikurangi. Dari Rp2 trilun menjadi Rp1.5 triliun. Pemangkasan dilakukan karena kondisi keuangan APBD Jatim tidak terlalu besar. “Kalau ada uang yang ditransfer ke daerah, logikanya ada surplus anggaran. Nah, yang terjadi saat ini kan sebaliknya. APBD 2016 terbatas, sehingga dana Rp2 trilun kami pandang terlalu besar. Karena itu, sikap politik kami di DPRD adalah mengurangi anggaran tersebut dan dialihkan untuk yang lain,”pungkas Agus Maimun. [cty]

Tags: