Dewan Jatim Kritik Anggaran Program Bappeprov Rp2,7 T

kantor-gubernurDPRD Jatim, Bhirawa
Anggaran fantastis  sebesar Rp2,76 Triliun yang diajukan Bappeprov (Badan Perencanaan Pembangunan Pemprovinsi) Jatim untuk program SKPD mitra kerja Komisi E mendapat kritikan tajam . Dalam pembahasan RAPBD 2015, baik Bappeprov  maupun SKPD terkait tidak bisa menunjukkan perencanaan penggunaan dan analisi kebutuhan yang jelas atas anggaran tersebut.
”Total anggaran mitra kerja Komisi E sebesar Rp2,76 triliun, tapi saya pesimis bisa mendukung 4 Indikator Kinerja Utama ((IKU) yang dicanangkan dalam RPJMD Jatim. Ini karena program kerja di SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov Jatim tak didasarkan pada need analisis atau analisa yang mendasar,” tegas Moh Siroj, Anggota Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi Senin (27/10).
Dicontohkan Siroj, pada hampir seluruh mitra kerja Komisi E kebanyakan memiliki program sosialisasi yang bukan subtansi dan solusi mengurai persoalan. ” Kalau menangani masalah perempuan dan anak, yah hendaknya fokus untuk program pemberdayaan dan attitude supaya mereka punya kesibukan yang produktif sehingga bisa menambah kesejahteraan rakyat,” tegas politisi asal PKS ini.
Ia juga menuding tidak sinkronnya program SKPD dengan RPJMD Jatim dikarenakan Sekdaprov selaku ketua tim anggaran kurang mampu menjadi dirijen yang baik, dan Bappeda sebagai otak SKPD juga cenderung hanya berpikir teknis bukan strategis.
”Di sini gubernur harus mampu memacu kinerja tim anggaran menjadi lebih baik agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memiliki out put dan impact yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Siroj.
Senada, anggota komisi E lainnya, Hj Kartika Hidayati mengakui program SKPD-SKPD mitra kerja komisi bidang Kesra kurang fokus untuk mengurai persoalan sosial kemasyarakatan. Padahal anggaran yang dialokasikan nilainya cukup besar.
Karenanya, lanjut Kartika, daripada anggaran yang besar dihambur-hamburkan dengan program yang tidak jelas lebih dialihkan untuk program kepentingan rakyat yang lebih jelas.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya bersama anggota Komisi E akan mencermati anggaran yang diajukan oleh Bappeprov yang merupakan otak dari beberapa SKPD. Dan pihaknya akan tetap meminta jawaban yang jelas dalam setiap pengajuan anggaran plus program yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dengan visi dan misi gubernur serta RPJMD. Jika tidak, maka Komisi E akan mengurangi, bahkan mencoretnya.
“Sayang khan jika anggaran yang besar tapi kurang memberi dampak. Karena itu kami tak akan segan-segan mencoret dan mengurangi anggaran SKPD yang out putnya tidak jelas supaya dialihkan ke program lain yang lebih pro rakyat,” ujar politisi asal PKB. [cty]

Tags: