Dewan Jatim Kritik APBD 2015 Belum Pro Rakyat

DPRD Jatim, Bhirawa
Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RAPBD 2015 masih terus mendapat kritikan tajam dari legislative. Komisi B menyebut RAPBD 2015 belum pro pertanian, sementar komisi C menyebut kinerja Badan Penanaman Modal(BPM) belum bekerja maksimal hingga perlu dipangkas usulan anggarannya
Komisi B DPRD Jatim menilai RAPBD 2015 belum pro rezim pertanian. Sebab dari total kemampuan APBD Jatim sekitar Rp22 triliun, sektor pertanian (agrobis) hanya mendapat alokasi sebesar 1,3 persen. Bahkan total belanja SKPD mitra kerja komisi bidang perekonomian hanya mencapai Rp1,2 triliun.
“Saya menilai ada inkonsistensi antara RKPD dengan RPJMD Jatim khususnya menyangkut rezim pertanian karena alokasi anggarannya masih cukup minim yakni tidak lebih dari 1,3 peren dari total APBD Jatim,” ujar wakil ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok saat dikonfirmasi Selasa (22/10).
Di contohkan Ka’bil, anggaran untuk Dinas Pertanian dialokasikan hanya Rp.288 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp256 miliar, Dinas Perkebunan Rp135 miliar dan Dinas Peternakan sebesar Rp165 miliar. Padahal idealnya untuk anggaran Dinas Pertanian minimal Rp500 miliar sebagai bentuk kesungguhan Pemprov Jatim dalam mempertahankan dan menopang lumbung pangan nasional.
“Kami juga mendorong supaya anggaran di beberapa SKPD yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian proporsi belanja modal dan jasa dibesarkan minimal 60 persen. Sebab dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) rata-rata masih didominasi belanja langsung berupa gaji pegawai,” ungkap politisi muda asal PKB.
Selain itu pihaknya juga mendorong supaya ada peningkatan program pertanian yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh petani sehingga tingkat kesejahteraannya bisa meningkat. Program itu juga harus disingkronkan dengan program-program nasional, terlebih lahan pertanian setiap tahun terus menyusut akibat alih fungsi.
“Kami akan mengedepankan azas kemanfaatan bagi masyarakat. Walaupun sektor pertanian bukan urusan wajib tapi pilihan, namun komisi B berharap diprioritaskan dalam APBD Jatim 2015,” tegas Ka’bil
Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur lainnya Muhammad Fawaid mengkritisi program kerja di dinas kehutanan. Menurutnya dalam RAPBD Jatim tahun 2015 ini, dinas kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 65 Miliyar.
”Namun program yang disusun oleh dinas kehutanan, program yang tidak substansial dan tidak ada terobosan baru. Programnya tidak jauh berbeda dengan yang tahun 2014,” papar politisi muda dari Fraksi Gerindra ini.
Ditambahkannya program yang ada di dinas kehutanan hanya sosialisasi dan sosialisasi. Program konkrit berupa terobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan seperti di daerah Jember dan Lumajang, tidak ada. “Makanya saya minta Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan diganti dengan memasukkan program terobosan dan lebih konkrit,” pungkasnya.
Sementara Komisi C DPRD Jatim mengancam akan mencoret anggaran Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim sebesar Rp66 miliar.  Alasannya, kinerja BPM dinilai masih buruk dengan serapan anggaran yang rendah pada tahun 2014. Dari anggaran yang diplot sebesar Rp58 miliar ternyata yang terserap hanya 40 persennya saja.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suhandoyo menegaskan selama ini kinerja BPM tidak jelas dan terkesan membebani APBD Jatim. Buktinya pada APBD 2014, dari dana yang dikucurkan sebesar Rp58 miliar ternyata hanya terserap 40 persen.
Itupun, lanjut Suhandoyo, tak banyak invetasi asing yang modalnya ditanamkan di Jatim. Bahkan kabarnya sekitar Rp20 miliar digunakan untuk membangun gedung yang jelas ini merugikan rakyat.
”Dananya besar tapi kerjanya buruk. Untuk itu, Gubernur Jatim Soekarwo harus mengevaluasi Kepala BPM yang ternyata tidak becus mengelola anggaran yang dikucurkan. Bahkan penyerapannya sangat minim tak sampai 50 persen,”kata pria yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Selasa(28/10).
Ditambahkannya, dalam hearing bersama Komisi C, BPM Jatim mengakui adanya permasalahan yang menghambat terealisasinya serapan anggaran tersebut. ”Diantaranya adanya kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan melalui SPIPISE,”ungkapnya.
Pria yang akrab dipanggil Handoyo ini menambahkan disaat memiliki kinerja buruk, BPM malah mengajukan penambahan anggaran dalam RAPBD 2015 sebesar Rp66 miliar. ”Bagaimana kita bisa memberikan penambahan, kalau kinerjanya saja  buruk. Kami akan evaluasi dan bahkan kami coret jika tidak rasional,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengakui jika pada tahun 2014 penyerapan anggaran BPM sangat rendah. Apalagidiketahui BPM Jatim kesulitan untuk mendatangkan investasi di bidang otomotif di Jatim.
Padahal di satu sisi Jatim memberikan kemudahan dalam proses perijinan sekaligus lahan. Karenanya, BPM seharusnya meningkatkan kinerjanya, diantaranya menarik investasi asing untuk menanamkan investasinya ke Jatim.
”Seharusnya BPM tidak melulu mengursi keluar, tapi juga saatnya ke dalam yang perlu ditingkatkan. Dengan begitu anggaran yang diberikan kepada BPM tidak sia-sia alias tepat sasaran. Karenanya kalau kemudian mereka meminta tambahan anggaran, namun tidak dibarengi dengan kinerja yang baik, maka Komisi C tidak akan memberikan tambahan,”papar politisi yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Selain mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA berupa memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan dan mempromosikan peluang investasi unggulan, meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi melalui sistem pelaporan LKPM secara on line.
Di sisi lain BPM Jatim secara pro aktif memberikan informasi dan peringatan kepada penanam modal yang belum atau terlambat menyampaikan LKPM.
”Serta mendorong pemerataan lokasi investasi di semua wilayah kabupatenn/kota se Jatim dan melakukan koordinasi serta pembinaan sinergitas pelayanan perizinan dengan instansi BPM dan P2T pemerintah kab/kota,”papa Thoriq. [cty]