Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Penurunan serapan APBD Jatim 2015 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim mendapat perhatian cukup serius kalangan DPRD Jatim. Bahkan Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario meminta agar para kepala SKPD yang merangkat jabatan Pj Kepala Daerah tetap fokus di SKPD yang dipimpin agar penyerapan APBD Jatim 2016 bisa lebih baik.
Menurut politisi asal Partai Gerindra, pada akhir 2015 ada momen Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim. Tak ayal, sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya terpaksa digantikan Pj kepala daerah dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. “Saya yakin, persoalan ini bisa menjadi penyebab kurang maksimalnya penyerapan APBD Jatim 2015,” terang Tjutjuk Sunario saat dikonfirmasi, Minggu (3/1).
Pertimbangan lainnya, lanjut Tjutjuk sudah menjadi kebiasaan penyerapan APBD yang besar itu baru terjadi antara triwulan ketiga dan keempat. “Kami berharap Gubernur Jatim bisa mengatasi persoalan ini sehingga problem penyerapan anggaran tidak berlanjut pada 2016,” pinta politisi asal Sidoarjo.
Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo tetap menekankan kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim agar proses pengadaan barang dan dan jasa secara lelang harus segera dilakukan pada awal 2016. “Ini agar maksimal di Februari sudah bisa dikerjakan proyeknya. Untuk proyek pengadaan swakelola dan Penunjukan Langsung (PL) harus langsung dikerjakan di Januari,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.
Ia mencontohkan, pengerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan di Dinas PU Bina Marga Jatim bisa dikerjakan pada Januari dan Februari, sehingga di awal tahun yang bertepatan dengan musim penghujan tidak ada lagi jalan yang rusak parah karena menunggu proses pengadaan yang terlalu lama.
Mantan Sekdaprov Jatim itu mengakui output yang dicapai oleh SKPD rata-rata sudah memenuhi target. Namun dari segi penyerapan anggaran masih ada SKPD yang masih di bawah rata-rata. “Sekarang ini penyerapan sudah mencapai 94,77 persen hampir sama dengan tahun lalu. Jika di beberapa SKPD ada penyerapan rendah bukan karena ada masalah tapi karena Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sudah diajukan tapi uang belum keluar,” dalih Soekarwo.
Sementara pada 2016 ini, pihaknya sudah menjelaskan kepada seluruh SKPD agar program-program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD 2016 segera dilaksanakan sejak awal tahun. “Karena APBD Jatim 2016, saya sendiri yang ngurus maka untuk pengadaan barang jenis tertentu langsung bisa dilelang di triwulan I. Nanti di minggu ketiga Januari saya akan minta laporannya sampai dimana prosesnya,” beber Pakde Karwo.
Percepatan penyerapan anggaran itu sangat diperlukan lantaran kondisi perekonomian sedang mengalami perlambatan. Bahkan untuk memacu pertumbuhan, pihaknya telah membuat program skema pembiayaan murah untuk menggerakkan pelaku usaha UMKM. “Ada skema pembiayaan kredit murah yang menggunakan APBD Jatim untuk UMKM dengan melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Jatim. Ini adalah bagian dari solusi perlambatan ekonomi,” imbuhnya. [cty]
