Bandara Juanda menjadi salah satu pintu masuknya wisatawan mancanegara yang memanfaatkan bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia, namun kebijakan ini dinilai DPRD Jatim justru banyak merugikan negara.
DPRD Jatim, Bhirawa
Kebijakan bebas visa oleh pemerintah pusat disinyalir banyak merugikan negara. Selain negara kehilangan PAD cukup besar hingga triliunan rupiah, juga banyak wisatawan luar negeri yang memanfaatkan visa wisata untuk bekerja.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Khusnul Aqib menegaskan dari beberapa kunjungan komisinya di beberapa wilayah di Jatim ternyata banyak visa wisata yang disalahgunakan. Selain untuk bekerja juga untuk menikah dengan warga Indonesia.
“Kita sempat menemukan kasus di Jember, di mana wanita di sana menikah dengan TKA. Dan kini yang laki-laki sudah dideportasi di negaranya. Sedang TKA yang bekerja, sudah banyak sekali kasus ditemukan. Bahkan Disnakertransduk Jatim telah menemukan sejumlah warga Tiongkok bekerja secara ilegal,”tegas politisi asal PAN ini, Senin (30/1).
Berdasarkan itulah pihaknya meminta kebijakan bebas visa untuk direvisi setelah dikaji ulang. Mengingat banyak mudhorotnya daripada manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut. “Kalaupun pemerintah pusat tetap mempertahankan bebas visa maka yang diperketat adalah pengawasan di tingkat bawah. Tidak semua pintu masuk bandara dibebaskan. Terus yang perlu dipertanyakan adalah anggaran yang dibutuhkan berapa miliar, sementara negara saat ini dalam kondisi ekonomi yang kembang kempis,”paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo. Menurutnya Indonesia masih belum siap menuntaskan aparatur di bawahnya terkait bebas visa. Buktinya masih banyak kecolongan, di mana para TKA bebas bekerja di Indonesia.
Sementara di satu sisi jumlah pegawai Imigrasi sangat sedikit dengan wilayah yang diurusnya. Bahkan ada wilayah yang tidak ada Imigrasinya. “Inilah yang belum dipikirkan oleh pemerintah sebelum memutuskan Indonesia bebas visa seperti 185 negara lainnya,”tambah politisi Partai Golkar ini. [cty]
