Dewan Jatim Minta Status KEK JIIPE Dikaji Ulang

DPRD Jatim, Bhirawa
Penolakan warga Gresik terhadap status Java Integrated Industri and Port Estate (JIIPE) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akhirnya terdengar juga di telinga para wakil rakyat di DPRD Jatim.
Anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil secara terang-terangan mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberikan status JIIPE sebagai KEK.
“Banyak pengaduan yang masuk ke saya apa yang terjadi di JIIPE. Proses rekrutmen tenaga lokal yang tak jelas serta efek lingkungan yang disebabkan adanya JIIPE tersebut juga belum terselesaikan,” ungkap pria asal Bawean tersebut saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (17/11) kemarin.
Samwil lalu mencontohkan beberapa masalah JIIPE selama proses pembangunan antara lain tersandung urusan pembebasan tanah milik warga yang belum terbayar 100 persen.
“Belum lagi soal lingkungan dimana kali miring yang airnya biasa dimanfaatkan oleh petambak, kini tak bisa digunakan lagi karena diurug tanah. Masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan manajemen JIIPE dengan masyarakat,” terangnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan sebelum ada proses penyelesaian dengan warga, maka pihaknya minta pemerintah status KEK untuk JIIPE tak diberikan.
“Kalaupun jika sudah dikeluarkan tentunya harus ditangguhkan. Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat Gresik, bukan mendengar suara pengusaha saja,” jelasnya.
Samwil mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak DPR RI dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah JIIPE dengan warga Gresik.
“Nanti lewat jalur komunikasi legislasi antara DPRD Jatim dan DPR RI aspirasi warga Gresik harus diperhatikan. Kami minta pihak JIIPE selesaikan dulu masalah dengan warga Gresik dan jika tak dipenuhi maka kami desak pemerintah untuk membatalkan status KEK untuk JIIPE,” tutupnya.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu elemen Forum Kota (Forkot) kabupaten Gresik menolak pemberian status KEK untuk JIIPE. Sebagai bentuk penolakan tersebut, Forkot selain aksi, juga wadul ke DPRD kabupaten Gresik.
Menurut Forkot, pihaknya minta agar manajemen JIIPE menuntaskan persoalan sengketa tanah rakyat yang lahannya terkena proyek pembangunan JIIPE serta menyelesaikan permasalahan lingkungan yang berdampak merugikan masyarakat Gresik dan sekitarnya. [geh]