Dewan Jatim Panggil Mantan GM

PenthouseDPRD Jatim, Bhirawa
Keinginan Komisi C untuk mengumpulkan asset milik Pemprov Jatim yang  dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim terus dilakukan. Karenanya dalam hearing dengan PT PWU Jatim yang rencananya digelar pada Jum’at (30/1) akan memanggil mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana yang juga mantan General Manager simpan pinjam asset PT PWU Jatim dan Thomas Mulyadi, penasehat hukum PT Benoa.
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengaku untuk menelusuri asset yang dikelola PT PWU Jatim maka perlu dilakukan pemanggilan beberapa pihak. Termasuk untuk membuka tabir adanya aroma yang tidak beres terkait perjanjian sewa menyewa antara PT Benoa dan PT PWU Jatim di Jl Ngagel 137 ternyata tidak sesuai prosedur. Mengingat yang melakukan kerjasama bukanlah Komisaris atau Direksi, namun hanya seorang kuasa hukum saja.
”Sesuai aturan hukum, hal ini dilarang karena Thomas Mulyadi tidak masuk dalam jajaran Komisaris atau Direksi PT Benoa. Tapi mengapa dalam perjanjian tersebut dicantumkan nama Thomas. Ini jelas melanggar aturan dan Komisi C akan berusaha mencari akar permasalahan siapa yang salah dalam masalah ini. Sementara pemanggilan WW terkait dirinya yang saat itu lebih mengetahui sewa menyewa asset di Jl Ngagel 137, termasuk soal deviden,”tegas politisi asal PKB Jatim, Kamis (30/1).
Ditambahkannya, komisi yang membidangi asset ini akan melihat apa alasan direksi waktu itu menyerahkan deviden ke PAD Pemprov Jatim tidak sesuai dengan amanat Perda pendirian PT PWU Jatim sebesar 60 persen. Sebaliknya PT PWU Jatim hanya menyetorkan 35 persen saja.
”Dalam Perda dinyatakan bahwa deviden yang diberikan PT PWU Jatim untuk PAD adalah sebesar 60% dari laba bersih diputuskan melalui RUPS. Tapi faktanya tidak demikian,  jadi PT PWU Jatim sudah melanggar Perda,” ujar Thoriqul.
Di contohkan Thoriq,  laba bersih PWU Jatim tahun 2010 mencapai Rp. 5.064 miliar dan deviden yang diberikan ke PAD APBD 2011 sebesar Rp. 3 miliar. Kemudian laba bersih tahun 2011  sebesar Rp.15 miliar tapi PAD 2012 yang disetorkan hanya Rp. 3.270 miliar. ” Ini khan sangat aneh, laba bersih naik hampir tiga kali lipat tapi PAD yang disetorkan hanya mengalami kenaikan sedikit,” jelasnya dengan nada tinggi.
Kemudian laba bersih mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp.12 miliar, namun PAD 2013 yang disetorkan PT PWU Jatim justru naik sedikit menjadi Rp. 3,365 miliar. Lalu laba bersih tahun 2013 kembali naik menjadi Rp.14,2 miliar dan PAD 2014 yang disetorkan naik menjadi Rp.3,5 miliar. “Tahun 2014 laba bersih turun menjadi Rp.11,475 miliar tapi PAD 2015 yang ditargetkan PT PWU Jatim justru naik yakni Rp.3,6 miliar,” beber Thoriq.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Musyafak Noer. Menurutnya dengan dipanggilnya Wisnu Wardhana dan Thomas Mulyadi diharapkan awal mula membuka tabir penyelewengan yang terjadi di PT PWU Jatim. Ini karena selama ini PT PWU Jatim sulit tersentuh oleh dewan, sehingga banyak asetnya yang disewakan melanggar aturan.
”Kami berharap dengan pemanggilan Pak Wisnu dan Thomas bisa membuka tabir apa yang sesungguhnya terjadi di BUMD milik Pemprov Jatim ini. Bahkan kalau ditemukan ada penyelewengan, kami tak segan-segan akan melaporkan masalah ini pada aparat hukum untuk dilakukan penyelidikan. Namun semua harus dilakukan secara hati-hati, agar nantinya diketahui dimana saja asset milik Pemprov Jatim,”lanjut pria asli Lumajang ini. [cty]

Rate this article!
Tags: