Dewan Jatim Pertanyakan Janji Permudah Investasi

Permudah InvestasiDPRD Jatim, Bhirawa
Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempermudah investasi, bahkan menjanjikan perizinan akan diberikan dalam tempo tiga jam, ternyata belum bersambut di level kementerian. Salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan).
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mencontohkan terkait pendaftaran produksi pupuk, baik organik, NPK (mengandung unsur utama nitrogen, fosfor dan kalium) maupun Pupuk Pelengkap Cair (PPC), yang masih banyak dikeluhkan pengusaha.
Ini karena Permentan No 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah yang seharusnya mempermudah justru dinilai mempersulit bahkan menjadi ‘lonceng kematian’ pengusaha pupuk organik.
“Mereka (pengusaha) menyampaikan keluhan bahwa untuk mendaftarkan saja susah, dan lebih susah lagi untuk memperpanjang izin yang sudah mati,” kata Soetjipto yang juga menjabat ketua umum AP2KMI (Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia) saat dihubungi, Rabu (6/1).
Menurutnya, salah satu prosedur dalam Permentan disebutkan bahwa para pengusaha harus memasukkan input data melalui email. “Tetapi begitu kita coba untuk mendapatkan PIN-nya saja susahnya setengah mati. Ini kendala karena tidak semua UKM melek teknologi,” ujarnya.
Dia lantas menuturkan proses perizinan. Pertama, katanya, pengusaha diminta mendaftarakan dulu lewat email untuk mendapatkan PIN. Berikutnya semua dokumen kemudian di-scan untuk dikirim via email ke Kementan. Setelah itu, pengusaha baru datang ke Jakarta untuk membawa dokumen asli.
“Tujuannya sebenarnya baik untuk menekan biaya dan waktu, tapi yang terjadi justru merusak. Ini proses yang panjang, kenapa nggak ke Jakarta membawa dokumen aslinya agar sekalian bisa diproses. Ini semangat Kementan sangat kita sesalkan. Saya sebagai ketua asosiasi menyesalkan cara-cara seperti ini. Jumlah pabrik pupuk di Indonesia tak sedikit, ada 1.200 pabrik dan banyak mengeluh pada kami.”keluhnya.
Tak hanya anggotanya, Soetjipto sendiri mengaku susah untuk memasukkan data demi mendapatkan PIN. “Izin saya ada lima yang sudah mati. Untuk memperpanjang sudah enam bulan ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lebih senang dengan Permentan yang sebelumnya, yang 2006. Itu mudah sekali. Kita ajukan 14 hari, lengkap, diproses, uji mutu, uji efektifitas, proses, selesai,” paparnya.
Karena itu, dalam waktu dekat Soetjipto berharap bisa audiensi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk menunjukkan kesulitan para pengusaha. “Dalam waktu dekat saya akan berkirim surat kepada menteri. protes saya. Jadi semangatnya harus semangat seperti apa yang disampikan presiden,” katanya.
Disatu sisi Soetjipto yang juga menjabat Wakil Sekjen Dewan Pupuk Nasional (DPN) berharapa di 2016 ini Mentan melakukan perubahan total soal perizinan. “Kalau semangatnya tiga jam selesai kenapa harus tahunan? Harapan saya Permentan dikembalikan ke 2006, lebih mudah dan tidak berbelit-belit,” pintanya.
Jika tidak, katanya, akan semakin banyak pengusaha yang gulung tikar. Kalau pabrik kecil mati pemerintah sendiri yang akan kesulitan pupuk organik karena tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan BUMN.
“BUMN paling banyak satu tahun 5 juta ton, padahal kebutuhan pupuk organik di Indonesia 25 juta ton. Siapa yang akan memproduksi 20 ton lainnya kalau UKM dipersulit,” katanya.
Jangan sampai, lanjutnya, apa yang dicanangkan pemerintah sejak 2008 yakni BLP (Bantuan Langsung Pupuk) ada BLB (Bantuan Langsung Benih) menjadi sia-sia kalau tidak semua kementerian satu hati dan tujuan untuk memudahkan swasembada pangan.
“Swasembada pangan itu kuncinya ada dua, ketersediaan pupuk dan bibit, plus sarana produksi. Tapi kalau izinnya dipersulit begini, darimana ketersediaan pupuk,” katanya. [Cty]

Tags: