Dewan Jatim Setuju Pembatasan Kunker

Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menjelaskan  uang harian kunker anggota DPRD Jatim mulai tahun depan dipangkas.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menjelaskan uang harian kunker anggota DPRD Jatim mulai tahun depan dipangkas.

DPRD Jatim, Bhirawa
Setelah ada pengurangan uang harian kunker, hampir seluruh anggota dewan Jatim menyatakan setuju jika ada pembatasan kunker. Dengan pembatasan kunker,  fungsi dewan Jatim salah satunya melakukan kontrol terhadap kinerja eksekutif akan berjalan optimal.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengaku sepakat dan mendukung kebijakan tersebut. Dengan begitu fungsi dewan terkait kontroling, legislasi dan budgeting berjalan lebih optimal. Mengingat selama ini hampir sebagian kunker yang dilaksanakan dewan terkadang tidak tepat sasaran dari yang diharapkan. Selain itu, dengan banyak meninggalkan kantor, maka secara otomatis tiga fungsi yang menempel di setiap anggota dewan tidak akan maksimal.
“Pada prinsipnya saya sepakat kalau ada pembatasan kunker ke luar provinsi. Kalau dewan kunker terus, siapa yang akan melakukan kontrol kebijakan pembangunan oleh pemerintah provinsi di masyarakat,” kata Fredy, Senin (15/12).
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, mulai 1 Januari 2015 mendatang, uang kunker anggota DPRD Jatim dipangkas lebih dari 50 persen. Aturan tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Mendagri, Menteri Keuangan dan MenPAN RB.
Uang saku untuk kunker di daerah dalam satu provinsi berkisar antara Rp 180. 000 – Rp 480.000. Sedangkan, untuk kunker di luar provinsi sebesar Rp 550.000.    Ditambahkan Fredy kunjungan para anggota dewan, hendaknya dilakukan di dalam provinsi saja. Ini lantaran bila ke luar provinsi seperti ke pemerintah pusat, menurutnya seringkali tidak efektif. Ketidakefektifan yang dimaksud lantaran saat kunker untuk konsultasi selalu diterima oleh staf di kementerian.
“Bahasanya pun selalu beda. Ketika kunker diterima oleh stafnya bahasanya mengiyakan, tapi ketika bertemu dengan menterinya langsung tidak memperbolehkan. Jadi berbeda antara stafnya yang menerima kita kunker dengan pemangku kebijakannya,” tuturnya.
Karena itu, menurut politisi dari Fraksi Golkar ini alangkah lebih baiknya bila ada pertemuan seluruh komisi DPRD se-Indonesia. “Nanti kita bisa ngundang kementerian misalnya untuk menjelaskan permasalahan,” ungkapnya.
Disinggung idealnya berapa kali kunker ke luar provinsi dalam satu bulan? Fredy menjawab idealnya satu bulan satu kali. Dan agenda ke luar provinsi tersebut menurutnya tidak dilakukan secara berbarengan. “Jadi jangan sampai kunker komisi maupun alat kelengkapan lainnya dilakukan berbarengan. Kalau kantor dewan Jatim kosong, kan tidak enak juga. Apalagi  jika ada yang ingin hearing atau demo,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar juga sepakat jika ada pembatasan kunker. Dengan begitu, tugas kontrol terhadap eksekutif yang merupakan fungsi legislatif dapat terlaksana secara maksimal. “Pembatasan itu kita harapkan agar dewan Jatim lebih fokus pada kinerja dan tugasnya,” jelas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Disinggung bagaimana anggota dewan yang malas kunker karena ada pemangkasan uang harian kunker? Politisi asal Madura ini menyampaikan hal itu sangat bagus. Dengan begitu nantinya akan ada perubahan kebijakan dari kunker. “Kebijakan kunker lebih bermanfaat seperti misalnya kunkernya untuk konsultasi atau menyambangi konstituen,” pungkasnya. [cty]

Rate this article!
Tags: