Dewan Jatim Sidak RSUD Jombang

DPRD Jatim, Bhirawa
Ditetapkannya Kab.Jombang sebagai wilayah yang masuk Kejadian Luar Biasa (KLB) memaksa Komisi E DPRD Jatim melakukan sidak ke RSUD Jombang untuk memantau pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah milik Pemkab Jombang.
Upaya ini, dilakukan agar pasien yang mejalani rawat inap benar-benar mendapat pelayanan maksimal. sebab, memasuki awal tahun 2015, kasus demam berdarah sudah mewabah di 23 kabupaten/kota se Jawa Timur.
Ketua Komisi E, dr Agung Mulyono mengatakan, saat ini terjadi wabah demam berdarah di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Namun, pelayanan terhadap pasien harus tetap maksimal. Sehingga, masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang maksimal. “Di Jombang, menempati ranking ke 10 terkait penderita demam berdarah,” terang dr Agung, Selasa (3/2).
Politisi partai Demokrat ini, mengingatkan meningkatnya kunjungan pasien di sejumlah rumah sakit milik pemerintah, tidak terlepas dari meningkatnya kasus demam berdarah. “Kunjungan demam berdarah meningkat, karena kasus penyakit  endemik,” ujarnya .
Dalam Sidak kemarin, Agung didampingi sejumlah anggota komisi E antara lain, Gatot (PDIP), Kiai Husni (PKB), Hery Sugihono (Golkar), Suli Daim (PAN), Yayuk (Gerindra), M Ikhsan (Nasdem) dan Silahudin (PPP) bersama Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur.
Kadinkes Kabupaten Jombang dr Heri Wibowo mengatakan, meningkatnya jumlah pasien demam berdarah, tidak lepas karena perubahan cuaca. Sehingga, penyebaran penyakit yang berasal dari nyamuk tersebut berkembang pesat.
“Selain Jombang, ada 22 kabupaten/kota lainnya yang juga menjadi endemik penyebaran demam berdarah,” terang dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan saat ini, sudah tidak lagi Kejadian Luar Biasa (KLB). “Alhamdulillah sudah menurun, karena kerjasama antar rumah sakit kuat untuk menyembuhkan pasien,” kata politisi PPP Jatim ini.
Munjidah juga menyampaikan, Pemkab Jombang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kartu Jombang sehat. “Kartu ini, diberikan saat masyarakat tidak tercover BPJS dan Jamkesda dari Provinsi Jawa Timur,” terang mantan anggota DPRD Jatim.
Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, lanjut Muzidah Pemkab Jombang juga menyediakan mobil sehat yang diberikan pada seluruh desa di wilayah Kabupaten Jombang. “Termasuk memberikan kebutuhan pembangunan di setiap desa sebesar Rp 500 juta/ desa,” urai dia.
Anggota DPRD Jatim, Hery Sugihono menyampaikan agar rumah sakit di seluruh Jawa Timur tidak menolak pasien. Oleh karenanya, jika rakyat tidak tercover BPJS dan tercover Jamkesda, bisa dibeck up oleh Pemkab Jombang dengan Kartu Sehat.
“Kami hanya menyampaikan pesan jangan menolak pasien. Saya lihat Pemkab Jombang sudah siap. Jika warga tidak tercover BPJS dan Jamkesda, sudah dicover kartu Jombang sehat,” kata Hery.
Hery menilai, dengan memberikan kartu Jombang Sehat, maka pelayanan masyarakat bisa dimaksimalkan. [cty]