Dewan Jatim Soroti Larangan Dana Bansos dan Dana Hibah

karikatur Dana BansosDPRD Jatim, Bhirawa
Wacana pemerintah pusat untuk melarang dana bantuan sosial dan dana hibah pada 2015 mendapat sorotan dari anggota DPRD Jatim. Mereka menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak realistis tersebut. Ini lantaran, jika dana bansos dan hibah dilarang maka tidak hanya anggota dewan yang terkena dampaknya, melainkan juga masyarakat. Karena dalam dana bansos dan dana hibah, ada program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang selama ini jadi alat politik para anggota dewan dan ada juga program Bosda Madin.
Anggota DPRD Jatim Hery Prasetyo  menuturkan rencana untuk menghapus bansos dalam evaluasi APBD Jatim 2015 bernuansa politis. Di era otonomi daerah yang memberikan kebebasan dan kemandirian terhadap pemerintah daerah untuk mengayomi masyarakat, justru dilarang. “Larangan dana bansos itu, kesannya politis. Pemerintah pusat menginginkan adanya sentralisasi kekuasaan. Pemerintah provinsi dilarang untuk menyalurkan dana bansos dan diambil alih oleh pusat,” terangnya, Minggu (28/12).
Ditambahkan Hery dari Fraksi Partai Demokrat ini, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat jika memang mencium aroma penyimpangan dan penyelewengan. “Bukan malah main larang – melarang seperti ini,” tutur politisi yang duduk di komisi E DPRD Jatim ini.
Respon yang sama terhadap wacana penghapusan program bansos di APBD Jatim oleh Kemendagri juga diutarakan oleh Fraksi Partai Nasdem – Hanura DPRD Jatim. Menurutnya, penghapusan tersebut sangat tidak rasional karena selama ini  program tersebut banyak bermanfaat bagi masyarakat miskin.
Sementara Ketua Fraksi Nasdem – Hanura DPRD Jatim Muzammil Syafi’i mengaku  pemerintah pusat sangat gegabah dalam mengambil keputusan. Setidaknya perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap penghapusan dana bansos di APBD Jatim. “Ya terjun dong ke masyarakat, tanya dulu apa selama ini program tersebut  membantu bagi masyarakat atau tidak. Jangan main larang saja,” katanya.
Ditambahkannya, jika kebijakan tersebut tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu ke masyarakat maka yang akan dirugikan adalah masyarakat.  Ia pun mengingatkan jika fungsi dari pemerintah adalah menyejahterakan rakyat melaui program bantuan – bantuan sosial.  “Jadi kalau pemerintah pusat menghapus berarti pemerintah menghapus fungsinya sebagai pengayom masyarakat.  Apalagi ini berkenaan dengan pemerintah provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Politisi yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan ini menambahkan, pemerintah harusnya tidak asal melakukan penghapusan tapi mengevaluasi jika dalam pelaksanaan bansos dianggap ada penyimpangan.  Untuk diketahui di Jatim program bansos salah satunya yakni berbentuk Jalin Kesra (Jalan Lain Kesejahteraan Rakyat). “Karena itu, kalau ada penyimpangan yang diperbaiki harusnya mekanismenya dan lakukan pengawasan lebih ketat sehingga tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bukan malah melarang pemerintah provinsi untuk menghentikan bansos,” tandasnya .
Untuk diketahui dana bansos dalam APBD Jatim 2015 senilai Rp 7,5 miliar, sedangkan dana hibah mencapai Rp 5,8 triliun.  Peruntukan untuk dana bansos tersebut selama ini dinilai pusat tidak transparan. Ketidaktransparan itulah yang akhirnya memunculkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan peruntukan dana hibah di antaranya untuk Jasmas, Bosda, Jalin Kesra dll. Namun, peruntukan itu dinilai pusat sebagai alat politik. [cty]

Tags: