Dewan Kab.Mojokerto Boikot Bahas RAPBD 2016

Tumpukan draf RAPBD 2016 dibiarkan diatas meja Aang Rusli Ubaidillah, Rabu (11/11) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kab Mojokerto menolak melakukan pembahasan alias pemboikotan pembahasan RAPBD 2016.
Penolakan pembahasan ini dilakukan wakil rakyat karena draf RAPBD 2016 yang dikirim ke dewan tak disertai  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Namun isu yang berkembang, aksi boikot terkait persoalan permintaan kenaikan tunjangan perumahan dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas yang tak kunjung direalisasikan eksekutif).
Ketua Komisi C DPRD Kab Mojokerto, Aang Rusli Ubaidillah membantah jika selama ini dewan sengaja melakukan penundaan pembahasan RAPBD 2016. Tetapi, RKA yang menjadi kerangka kegiatan tak disertakan oleh eksekutif. ”Tidak benar kalau disebut dewan yang tak mau membahas,”’ katanya, Rabu (11/11)  kemarin.
Menurut Aang, RKA menjadi acuan atas seluruh kegiatan yang diajukan seluruh eksekutif. Namun sejak RAPBD 2016 disorong ke legislatif sejak awal Oktober lalu, SKPD belum menyorongnya ke meja dewan. ”Kami tak bisa melakukan pembahasan, kalau data yang dikirim hanya seperti ini,” ujar politisi Demokrat ini sembari menunjuk draf RAPBD 2016 di atas mejanya.
Mochammad Sholeh. Anggota Fraksi Nasdem juga menyatakan hal yang sama. Selama ini RKA-nya memang tak pernah disertakan eksektif dalam melengkapi RAPBD. Begitu pun di tahun-tahun sebelumnya. ”’Memang selama ini tak pernah. Makanya kami ingin agar ada restorasi. Perubahan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Sholeh menegaskan, dewan yang memiliki kewenangan budgeting itu tak ingin kecolongan dalam anggaran yang diselipkan di RAPBD 2016. Sehingga dengan munculnya RKA akan terlihat jelas rencana penggunaan anggaran secara rinci oleh setiap SKPD. ”Kami ini seperti orang tua. Kalau anak minta dana lalu kita berikan tanpa ada kejelasan, pasti itu orang tua yang tak benar. Harusnya dijelaskan, uang itu untuk apa saja?,” imbuh dengan nada tanya.
Dua anggota dewan ini pun mengaku, dengan mengetahui RKA, potensi kecolongan juga akan sangat minim. Ia mengaku, agar peristiwa munculnya dana siluman tak lagi terulang. ”Tahun lalu mendadak ada dana siluman. Padahal dalam pembahasan tidak ada. Tapi ketika sudah turun, mendadak ada dana yang tak jelas,” tegas Sholeh.
Sholeh mencontohkan munculnya dana sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan motor Babinsa dan Babinkamtibmas di seluruh desa. Katanya, selama pembahasan tak pernah ada. Bahkan ketika sudah minta untuk dicoret. Tapi tetap saja ada. Untuk itu, munculnya draf RKA menjadi harga mati dalam pembahasan nanti. ”Kalau memang ada, langsung kami bahas. Bahkan secara marathon pun akan dilakukan,”’ pungkas Aang.
Dikonfirmasi hal ini,  Pj Bupati Mojokerto, Ardi Prasetiawan, mengaku belum mendengar permintaan itu. Namun ia bakal kordinasi dengan Sekda, Herry Suwito untuk mengamini permintaan itu. ”Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran, akan saya ajak membicarakan persoalan ini,” kata pria yang kini menjabat Kepala Disperindag Propinsi Jatim itu.
Draf R-APBD 2016 yang sudah diserahkan eksekutif ke DPRD sejak awal Oktober lalu, hingga kini masih belum dibahas. Kabar berhembus, penundaan yang terus-terusan itu disebabkan oleh usulan kenaikan tunjangan lawatan dewan yang selama ini disodorkan ke meja eksekutif, hingga kini masih belum disetujui. [kar]