Juru bicara Fraksi Golkar membacakan PU R-APBD 2016. (kariyadi/bhirawa).
Kab Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto getol melakukan pembehasan R-APBD 2016. Secara maraton di kebut dewan melakukan pembahasan bersama eksekutif.
Usai penyampaian Nota Keuangan R APBD langsung di lanjutkan Pandangan Umum Fraksi (PU). Selang sehari di gelar PU fraksi para wakil rakyat tersebut kembali menggelar Paripurna. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi.
PJ.Bupati Mojokerto, Moch Ardi Prasetiyawan menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi. Dihadapan para wakil rakyat Moch Ardi menyampaikan akan menindak lanjuti masukan-masukan dari masing-masing fraksi.
Bupati juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari para wakil rakyat yang tentunya itu semua untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah akan bekerja secara majksimal agar penyerapan anggaran terlaksana dengan baik,” kata Moch Ardi, saat menyampiakan jawaban PU.
Sementara Ketua DPRD, Ismail Pribadi mengatakan teman – teman dewan akan percepat pembahasan R-APBD 2016. Bahkan sesuai jadwal yang di buat dewan, pembahasan akan selesai akhir bulan ini. Sesuai tahapan pembahasan, usai menggelar paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi, selang sehari Dewan setempat menggelar paripurna jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi.
Sementara Sekwan Abdulloh Mohtar mengatakan usai pembahasan PU. Para wakil rakyat secara maraton melanjutkan Sidang Paripurna Jawaban Bupati atas PU. Fraksi. Menurutnya ini merupakan agenda tercepat dalam pembahasan APBD 2016.
” Berselang sehari langsung di geelar paripurna jawaban bupati atas PU fraksi,” ujarnya, kemarin.
Digebernya pembahasan R-APBD 2016 ini karena ada pencermatan atas kegiatan SKPD yang perlu di teliti.” Apakah kegiatan tersebut lebih berpihak kepada masyarakat apa tidak,” bebernya.
Ia menambahkan pembahasan anggaran. Kali ini memang lebih dicermati sesuai fungsi dewan dalam penganggaran bisa berjalan baik.” Tentunya kepentingan masyarakat lebih di prioritaskan sesuai harapan para wakil rakyat,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam pandangan umum Fraksi Golkar disampaikan yakni mendorong eksekutif agar memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh SKPD harus mempunyai semangat menciptakan terobosan-terobosan kegiatan yang inovatif, yang bisa merangsang timbulnya sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib menetapkan target capaian kinerja dalam setiap belanja yang direncanakan. Untuk meningkatkan akuntanbilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur.
“Pendapatan daerah saat ini mengalami penurunan hendaknya Pemkab mampu memacu agar tidak mengalami penurunan,” ujar juru bicara partai Golkar. [kar]
