Rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pemkab Probolinggo, Bhirawa
Upaya Pemkab Probolinggo untuk mengurangi angka stunting sudah banyak dilakukan. Meski begitu, upaya tersebut masih tetap mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Itu terlihat saat dewan kembali menggelar rapat paripurna. Rapat parpurna tersebut agendanya penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Saat penyampaian itulah dewan juga menyoroti terkait stunting dan tingginya angka kematian bayi (AKB) dan dan angka kematian ibu (AKI) . Karena itu, pada 2020 dengan disetujuinya R-APBD 2020 nanti, dewan meminta pemda fokus dan serius untuk menangani hal itu.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi. Dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko. Segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat ikut hadir. Begitu juga perwakilan BUMD dan BUMN di Kabupaten Probolinggo.
Saat dikonfirmasi mengenai saran banggar, wakil ketua dewan Oka Mahendra Jatikusuma dari Golkar, Minggu 10/11 mengatakan, di Kabupaten Probolinggo sejatinya memang tinggi mengenai angka kematian ibu dan bayi serta stunting. Karena itu, pada 2020 pihaknya meminta agar pemkab lebih fokus untuk menangani hal itu.
“Untuk ke depan harus lebih fokus. Terutama pencegahannya. Sehingga, angka kematian ibu dan bayi itu bisa berkurang. Caranya yaitu meningkatkan SDM. Sehingga, warga banyak mengerti mengenai itu,” katanya.
Begitu juga mengenai stunting, lanjut pria yang akrab disapa Oka itu. Ia menjelaskan, di Probolinggo memang ada perbedaan data. Yaitu pusat dengan daerah. Namun, tentunya pihaknya lebih mempercayai yang dari daerah. Pasalnya, data itu didapat dari posyandu yang ada di setiap desa.
“Tetapi juga tidak boleh lupa mengenai ukuran. Ini penting. Timbangan yang dilakukan di posyandu dikhawatirkan tidak standar. Sehingga, tidak valid memberikan data. Karena itu, perlu adanya standardisasi. Sejauh ini sudah lumayan dengan penurunan dari 17 persen menjadi 16 persen,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya membangun SDM di pedesaan. Terutama di posyandu. Sehingga, menangani AKB-AKI dan stunting bisa teratasi. “Kami mendorong untuk peningkatan SDM,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan yang ada di lokasi Anang Budi Yoelijanto mengatakan, tahun 2020 akan fokus penanganan mengenai pasangan muda dan pranikah. Karena dari pernikahan dini bisa menjadi faktor AKB-AKB serta stunting. Karena itulah yang akan digenjot pada tahun depan.
“Kami akan bekerja sama dengan pihak pengadilan agama. Sehingga nanti bisa memberikan pemahaman kepada para pasangan muda. Dan sebelum menikah mereka nanti akan kami beri pelatihan pranikah,” katanya.
Menurut Anang, kematian ibu dan bayi di Kabupaten Probolinggo cukup banyak. Tahun 2014 AKI (Angka Kematian Ibu) masih pada posisi 130,51 per 100.000 KH (24 kematian), tahun 2015 menjadi 140,62 per 100.000 KH (26 kematian), tahun 2016 sebanyak 20 (111,62 per 100.000 KH) dan tahun 2017 turun menjadi 14 (78,42 per 100.000 KH).
Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2014 sebesar 12,78/1000 KH berjumlah 235 bayi, tahun 2015 sebesar 13,08/1000 KH jumlahnya sebanyak 242 bayi, tahun 2016 sebanyak 223 bayi (12,44 per 1000 KH), tahun 2017 turun menjadi 190 bayi (10,64 per 1000KH), jelasnya.
Untuk tahun 2018 jelas Anang, AKB mengalami kenaikan menjadi 242 bayi dan AKI sebanyak 12 orang. Sedangkan tahun 2019 sampai bulan Agustus, AKB mencapai 123 bayi dan AKI sudah 14 orang. “Turunnya jumlah kematian ibu maupun kematian bayi dapat dicapai melalui dukungan dari berbagai pihak dengan melibatkan seluruh stakeholder dan mitra terkait baik di lingkungan swasta maupun pemerintah mulai dari hulu sampai hilir. Dengan bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif,” tegasnya.
Untuk tetap melakukan percepatan penurunan AKI dan AKB, pada tahun 2019 melalui dana APBD memberikan prioritas kegiatan program kesehatan ibu dan anak yang meliputi peningkatan keterampilan petugas kesehatan, penguatan manajemen KIA dan penggalangan dukungan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. “Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan analisa penyebab dan intervensi pada ibu hamil terkait dengan kasus ibu dan bayi di Kabupaten Probolinggo,”paparnya.
Jumlah angka stunting di Kabupaten Probolinggo 2019 diklaim menurun. Dari 17 persen, turun menjadi 16,37 persen. Penurunan tersebut tidak seimbang dengan angka stunting dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang di tahun 2018 mencatat sekitar 39 persen.
Lebih lanjut dikatakannya, tahun ini pihaknya berhasil menurunkan angka stunting sekitar 1 persen. Jumlahnya sudah sekitar 1.000 anak dinyatakan bebas stunting. Karena itu, pihaknya berkomitmen akan terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kurang gizi itu. “Ke depan yang harus dilakukan yaitu penyadaran terhadap masyarakat. Ini yang paling penting. Ketika masyarakat sadar dan telah menyadari pentingnya menjaga anak agar tidak stunting, maka Kabupaten Probolinggo akan terbebas dari stunting,” terangnya.
Kami akan berusaha terus. Selama lima tahun ini kami akan fokus penyadaran terhadap masyarakat. Terutama pasangan muda yang beru menikah. Mereka akan mendapatkan bimbingan agar tidak hanya sekedar membesarkan anak. Tetapi, bagaimana anak itu terhindar dari stunting, tambahnya.(Wap)
