Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Tuban dalam sidang paipurna yang dilaksanakan di ruang sidang gedung dewan Kabupaten Tuban.
Tuban, Bhirawa
Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Tuban atas RAPBD 2018 meminta agar Pemkab memperhatikan program pengembangn infrastruktur dan realisasi pendapatan Asli daerah(PAD) dalam struktur APBD.
Dalam paripurna ,(23/10) tersebut, Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si hadir mewakili eksekutif.
Seperti PU Fraksi dari PKB H Mukson, yang yang meminta Pemkab fokus melakuan pembangunan infrastruktur jalan lingkar, pelebaran jalan poros desa, serta penanganan banjir. Disamping untuk kualitas pelayanan, Fraksi ini mengusulkan adanya reward dan punisment bagi OPD dalam Fungsi Pelayanan.
Pandangan ke dua dari Fraksi Gerindra, hampir sejalan dengan PKB yang menyoroti infrastuktur, fraksi ini lebih khusus menyorot pada master plan pengembangan gedung dan ruang di RSUD dr Koesma Tuban, yang harus terencana dan terukur, serta diperlukan perencanaan menyeluruh, agar tidak ada bongkar-bongkar gedung lagi. Saran lainya agar peningkatan mutu pelayanan juga ditingkatkan di rumah sakit milik pemerintah itu.
Untuk saran pelayanan, Pemkab menjawab jika sudah membentuk komite mutu dan keselamatan serta menerapkan beberapa sasaran keselamatan.
Selanjutnya pandangan Fraksi PDIP, fraksi ini menyampaikan pendapat soal belanja hibah melalui juru bicaranya Tulus Setyo Utomo. Disebutkan belanja hibah sebesar 59 milyar, angka sebesar itu diterimakan kepada OPD mana saja.
Didalamnya juga diusulkan berkaitan denganpengelolaan dana hibah agar penjaringan aspirasi dan reses diberikan kuota sebesar 20 persen. Selain itu juga dipetanyakan kembali soal penuntasan jalur lingkar, dan infastruktur pasar daerah.
Berikutnya adalah Fraksi Amanat Pembangunan, menyampaikan pernyataan soal kinerja OPD, yang berpedoman pada hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (SAKIP) yang mendapatkan poin C, atau sekor 45,84, yang bearti nomor 2 dari bawah se Jawa Timur, disebabkan dokumen perencanaan OPD tidak berorientasi hasil, sementara pemerintah berharap ada perubahan penilaian atau meningkat ke poin B.
Untuk pernyataan ini Pemkab melalui Wabub memberikan tanggapan jika sudah melakukan langkah memperkuat komitmen pimpinan, pendampingan dari Kemenpan, dan menguatan kapasitas para pimpinan OPD.
Untuk fraksi Nasdem Nurani Rakyat, mengkritisi tentang pendapatan daerah tahun 2018 diproyeksikan sebesar 2 triliun 479 milyar mengalami peningkatan sebesar 204 milyar dari APBD tahun ini, yang berasal dari semua pos sumber penerimaan. Namun bila dicermati ada penerimaan yang mengalami penurunan atau tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.
PU dari fraksi Golkar Keadilan Sejahtera, menilai kalau pemerintah telah banyak menyertakan modal daerah kepada badan usaha milik daerah. Untuk itu, fraksi tersebut meminta kejelasan dan rincian kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Tuban 2017 dan rencana tahun 2018.
Selain BUMD Fraksi ini juga menyebut soal penerapan parkir langganan, salah satu besaranya agar target penerimaan dinaikan melihat potensi kendaraan di kabupatent Tuban.
Yang terakhir adalah PU Fraksi Demokrat yang menanyakan adanya penurunan target pagu penerimaan daerah dari 2 triliun 501 miliar lebih pada KUA 2018, menurun pada RAPBD 2018 menjadi 2 triliun 479 milyar, prediksi penurunan terutama pada dana peimbangan.
Menurut pemerintah, penurunan tersebut dikarekanan pagu dana alokasi umum pada RAPBD 2018 tahun menjadi 1 triliun 28 milyar, bedasarkan peaturan persiden nomoe 86 tahun 2017 tentang rincian APBD 2017.
Selanjutya Dana baga hasil cukai tembakau dianggarkan turun menjadi 14 milyar 553 juta, dengan dasar data realisasi tiga tahun terakhir.
Usai Paripurna Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si mengaku seluruh pandangan umum fraksi telah dijawab dan ditanggapi pemerintah agar menjadi bahan pertimbangan proses pembahasan lebih lanjut.
“Alhamdulillah semua sudah disampaikan, terimakasih kepada masing masing fraksi baik berupa pertanyaan maupun saran dan pendapat,” ujar Wakil Bupati Tuban. (Hud)
