Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Kartu sakti Jokowi berupa simcard yang diharapkan untuk menjadi rekening tabungan bagi masyarakat miskin yang mendapatkan tiga kartu berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sehat), ternyata ditumpangi tiga provider telepon seluler (ponsel). Yaitu masing-masing XL, M3 dan Indosat. Tentu saja hal ini mendatangkan kritik dan tudingan negatif dari sejumlah anggota DPRD Jatim.
Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan tidak seharusnya pemerintah bekerjasama dengan pihak ketiga yang justru merugikan masyarakat. Mengingat dengan ikutnya pihak ketiga dalam kartu tersebut, maka masyarakat akan dibebani dengan membeli pulsa. Di sisi lain, ditengarai pemerintah mendapatkan fee dari provider-provider tersebut.
“Ini baru dugaan, tapi juga perlu diwaspadai, mengapa provider ikut serta dalam kartu tersebut. Apalagi jumlahnya tidak satu, namun ratusan juta. Dengan begitu dapat dibayangkan berapa mereka mendapatkan keuntungan dari kartu tersebut. Hal ini jelas telah melenceng dari program pemerintah yang akan membantu masyarakat miskin,”tegasnya, Selasa (30/12).
Ditambahkannya seharusnya dalam melaksanakan program kerakyatan, pemerintah harus bersikap independen dan jauh dari mencari keuntungan. Tapi kenyataannya justru dalam empat kartu ini, pemerintah ditengarai mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan provider ini.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jatim M Eksan. Menurut politisi asal Partai Nasdem ini tidak seharusnya pemerintah Jokowi mengikutkan pihak ketiga dalam program kerakyatan. Sebab ini dapat menimbulkan kecemburuan bagi provider lainnya yang tidak diikutkan dalam ‘sponsor’ dari simcard yang akan menjadi rekening masyarakat penerima kartu.
Tapi terlepas dari itu semua, lanjut M Eksan sebenarnya yang mengeluarkan nomor rekening adalah pihak bank, bukan provider ponsel. Hal ini sebagai antisipasi jika nomor rekening yang dikeluarkan provider akan disalahgunakan. ”Kalau sampai ini terjadi, siapa yang akan bertanggungjawab,”tegasnya.
Sementara itu, politisi asal FPPP Jatim Rofik mengaku kaget dengan masuknya tiga provider ponsel ke kartu sakti Jokowi Simcard. Pasalnya, kebijakan ini melenceng dari program yang seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat, bukan pengusaha. ”Ini jelas melenceng dan kami sebagai wakil rakyat siap mengritisi,”paparnya dengan nada tinggi. [cty]
