Ketua Komisi I DPRD Sampang dan jajarannya, saat temui perwakilan mahasiswa di aula DPRD Sampang.
Sampang, Bhirawa
Kinerja Bupati Sampang terus menjadi sorotan beberapa pihak, setelah DPRD Sampang hendak melakukan upaya hak interplasi dan kandas karena tidak memenuhi sarat dukungan 2/3 anggota dewan, lalu pimpinan dewan melayangkan surat pada Gubernur Jawa Timur untuk menurunkan tim monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib.
“Hasil rekomendasipun sangat mengecewakan dan dianggap tidak ada pelanggaran,” kata H. Moh. Hodai ketua Komisi I DPRD Sampang, saat menerima perwakilan mahasiswa Sampang yang menuntut Bupati mundur karena dianggap gagal menjalankan roda pemerintahan, Rabu (26/10).
Menurut Hodai ketua komisi I DPRD Sampang, kedatangan perwakilan mahasiswa ke kantor DPRD bagian dari aspirasi yang harus kita hargai, jika mahasiswa memiliki kesimpulan sementara bahwa Bupati Sampang
gagal menjalankan roda pemerintahan.
“Kami sangat sepakat, namun jika mahasiswa mendesak mundur Bupati dari jabatannya, hal itu harus dilakukan secara prosedural yang tepat dan benar. Bahkan kami di DPRD Sampang sejak awal sudah melakukan upaya tersebut, namun karena lembaga kami ini lembaga politik, jadi harus dipahami sejauh mana kewenangan DPRD,” kata Hodai. [lis]
