Dewan Kediri Siap Pansuskan Kios Grosir

dprd-kota-kediri1DffSS.jpgKota Kediri, Bhirawa
DPRD Kota Kediri menyikapi serius polemik pembanguan 100 unit kios pasar Grosir Ngronggo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Bahkan Dewan bersiap membentuk pansus untuk mengurai permasalahan yang terjadi antara Perusahaan Daerah Pasar dan Pemerintah Kota Kediri, jika pihak yang berkaitan tidak bisa menyelesaikan secara internal.
Dalam rapat dengar pendapat atau Hearing yang digelar komisi C DPRD Kota Kediri, Dewan merekomendasi untuk segera menyelasaikan polemik pembanguan kios pasar Grosir yang dianggap Pemkot melanggar RT RW Kota Kediri dalam waktu 1 minggu.
Ketua Komisi C hadi Sucipto mengatakan, jangka waktu 1 minggu yang diberikan kepada PD Pasar dan Pemkot Kediri itu dimaksudkan penyelesaian dalam arti pembanguan terus dilanjutkan, atau diteruskan sebab menurutnya pembanguan kios tersebut untuk kepentingan para pedagang pasar Grosir
“Kita kasih waktu satu minggu untuk menyelasaikan permasalahan tersebut, jika tidak kita angkat ke Pansus, Penyelesaian tersebut dalam arti pembanguan kios tersebut dilanjutkan bukan di bongkar,” kata hadi Sucipto pada Wartawan.
Terkait rekomendasi yang dianggap menabrak RT RW, Hadi menjelaskan, kebijakan yang diambail karena dalam Hearing pihak pengambil kebijakan tidak ada satupun yang hadir, mereka hanya diwakilkan kepada staf masing-masing, sehingga pihaknya mengambil langkah untuk merekomendasi penyelesaian masalah tersebut.
“Perda RT RW kami disahkan pada 2012, sementara Perda PD pasar disahkan pada 2013,  dari aturan yang sederajat ini mana yang digunakan, yang lama atau yang terbaru, selain itu di Perda RT RW hanya masuk sebagai lampiran, sedangkan di Perda PD pasar hal terseburt masak dalam pasal,” terangnya.
Sementara terkait rekomendasi Komisi C, salah satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Reza darmawan menilai jika rekomendasi komisi C untuk menyelesaikan masalah dalam artian melanjutkan pembanguan tersebut di nilai masih terlalu dini. “Masih terlalu dini untuk memberikan rekomendasi itu, seharusnya langkah awal adalah mengurai permasalahan tersebut, jangan langsung meneruskan pembanguan tersebut,” ungkapnya singkat.
Diketahui polemik pembangunan kios pasar grosir ini terjadi ketika pembanguan tersebut dihentikan secara tiba-tiba oleh Pemkot Kediri karean dianggap telah menabrak aturan, bahkan Wali Kota sempat berstatemen untuk membongkar kios yang sudah dibangun hampir 70 persen dengan menggunakan uang pedagang.
Tak pelak Statemen wali kota tersebut membuat keresahan terhadap para pedagang yang telah menginvestasikan uangnya untuk pembanguan kios tersebut. Selanjutnya DPRD mengambil langkah untuk meng-hearing permasalahan tersebut. [mb2]

Tags: