DPRD Jatim Keluhkan Potensi Daerah Tak Bisa Tergarap Maksimal

Irwan Setiawan

DPRD Jatim, Bhirawa
Masih minimnya potensi daerah yang selama ini digarap oleh pemerintah menjadi kekhawatiran anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan. Menurutnya banyak potensi di daerah yang tidak tergarap dengan maksimal, seperti di Bondowoso yang potensi peternakan dan perkebunannya sangat besar. Begitu juga di Situbondo dengan potensi perikanan dan perkebunan, tapi sayangnya berbagai potensi itu tidak tergarap maksimal.
“Pemerintah seharusnya menggarap dengan baik berbagai potensi di daerah agar mampu menggairahkan perekonomian masyarakat di daerah dan secara otomatis ekonomi masyarakat di daerah pun bisa sejahtera,” ungkap pria asli Situbondo ini, Senin (20/11).
Politisi yang juga Sekretaris DPW PKS Jatim ini mengatakan untuk mengoptimalkan peternakan, perkebunan maupun perikanan di daerah, pemerintah baik pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat harus bersinergi lewat dinas terkait. Tujuannya melakukan pembinaan untuk masyarakat dalam menghasilkan sebuah produk olahan dari hasil ternak, kebun maupun ikan.
“Dengan masyarakat bisa membuat produk olahan maka akan ada nilai jual yang lebih tinggi. Dilanjut dengan pemerintah membuka akses pasar untuk masyarakat menjual produk olahan yang dibuat, dengan begitu ekonomi di pedesaan akan bergairah,” ungkapnya.
Irwan menambahkan, selain itu pemerintah juga harus memacu pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan usaha tani. Karena yang terjadi saat ini infrastruktur di pedesaan masih mengalami keterbatasan, sehingga akses masyarakat di desa pun tidak memenuhi.
“Yang terpenting pula adalah pembangunan SMK di daerah, agar para siswa di daerah memiliki bekal keahlian untuk mereka bisa mengasah kreativitasnya dan keahliannya,” imbuh politisi dari Dapil Jatim III meliputi Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi ini.
Hal senada juga diungkapkan, Noer Soetjipto. Menurut politisi asal Partai Gerindra tersebut saat ini banyak pemuda yang malas bekerja di sektor pertanian. Ini karena hasil yang didapatkan sangat minim untuk menghidupi keluarganya. Karena itu pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. ”Salah satu jalannya yaitu membantu masyarakat dalam membuat produk olahan sehingga nilainya tinggi. Selain itu ada perlindungan dari pemerintah terhadap harga produk pertanian berupa Harga Eceran Tertinggi (HET),”tambahnya. [cty]

Tags: