Dewan Khawatir Perekonomian 2020 Memburuk

Foto Ilustrasi

Anggaran Dikepras 30 Hingga 50 Persen
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim khawatir kondisi perekonomian 2020 memburuk karena banyak anggaran yang dikepras sangat signifikan.
Setelah Komisi D (Bidang Pembangunan), kini giliran Komisi A (Bidang Pemerintahan) dan Komisi B (Bidang Perekonomian) menyatakan hal yang sama. Pemprov Jatim mengepras anggaran di wilayah kerja komisi-komisi ini antara 30 hingga 50 persen.
Ketua Komisi B Alyadi Mustofa menilai anggaran untuk mitra komisinya di bidang ekonomi, sebuah perencanaan anggaran yang akan berdampak buruk pada perekonomian Jatim 2020. Ini karena dinas dinas yang masuk mitra komisinya banyak yang dikepras bahkan sampai 50 persen.
“Bagaimana tidak mengkhawatirkan, anggaran untuk bidang ekonomi, pertanian dan kawan kawan diberi dana cekak. Padahal kan dalam PU fraksi-fraksi semua fraksi menyoroti soal anggaran pertanian, tapi kan Gubernur tidak ada respon,” kata Alyadi, Rabu (13/11) kemarin.
Alyadi mengaku sudah mengingatkan Bapedda Jatim terkait anggaran di komisinya. Namun ternyata progresnya tidak ada. “Ya sudah saya serahkan ke pihak Pahlawan (eksekutif) saja. Anggaran ini menurut saya malah belum menunjukkan anggaran seperti yang disebut saat kampanye Pilgub lalu. Saya khawatir ini akan semakin membuat grafik ekonomi kita tahun depan turun, ini jelas mengkhawatirkan,” kata politisi PKB.
Sedangkan Wakil Ketua komisi A Hadi Dediansyah mengatakan, anggaran mitra komisinya mengalami keprasan yang cukup signifikan, rata rata anggarannya di bawah Rp100 miliar. Ada yang Rp79 miliar, ada yang cuma Rp36 miliar.
“Padahal di dinas lain bahkan jumlahnya ratusan miliar. Kami berharap jangan sampai ini menimbulkan kecemasan. Saya beraharap ini masih bisa di rombak dan diotak-atik Karena pagu yang sudah dipatok di KUA PPAS adalah perencanaan sementara,” papar politisi Gerindra ini.
Harusnya, lanjut Hadi, kinerja di 2019 menjadi cerminan dan tolok ukur agar kinerja di 2020 jadi lebih baik. Tentu dengan cara peningkatan anggaran. “Antara target dan penyeimbang harus balance. Tapi kan yang terjadi adalah penurunan. Harusnya program andalan jadi skala prioritas. Toh angaran silpa masih banyak. Sumber-sumber lain juga masih banyak. Dibanding kemampuan APBD 2020 sebesar Rp33 triliun, mitra kami hanya dapat 1,6 triliun atau 1 persen saja,” tandanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D Kuswanto kecewa Pemprov ternyata mengurangi anggaran di sektor infrastruktur. “Yang paling menonjol di PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan,” lanjutnya.
Untuk di Dinas Perhubungan Jatim ada amanah di UU Pemerintah Daerah dimana pengelolaan terminal dari Pemkab/Pemkot di Jatim diamanahkan dikelola oleh Pemprov Jatim.
“Kenyataannya tak ada anggaran dari Pemprov untuk mengelola terminal B. Ironis sekali hal ini terjadi,” jelasnya.
Sedangkan pada pelayanan masyarakat, lanjut Kuswanto juga mengalami penurunan. Misalnya mudik gratis, di tahun 2019 dianggarkan untuk menyewa bus mudik gratis sebanyak 408 bus, namun, ditahun 2020 mendatang hanya dianggarkan 204 bus. “Hal ini menunjukkan penurunan pelayanan Pemprov Jatim terhadap masyarakat,” terangnya.
Kuswanto mengungkapkan begitu juga tentang mengatasi kekeringan di Jatim. Ada 556 desa yang mengalami kekeringan permanen yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota di Jatim disiapkan sumur bor. “Namun, sayangnya hanya mengandalkan anggaran dari APBN. Sedangkan yang menggunakan dana APBD Jatim hanya 2 sumur bor saja,” tandasnya. [geh]

Tags: