Dewan Kota Batu Usulkan Mutasi Sekwan

Kota Batu, Bhirawa
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Batu Erwan Pujiatno menjadi salah satu korban ketidakpuasan anggota dewan kepada kepemimpinan Ketua DPRD setempat. Sejumlah anggotanya mengusulkan ke Walikota Batu, agar diganti karena sering kongkalingkong dengan Ketua DPRD Cahyo Edi Purnomo.
Ketidakpuasan anggota DPRD tersebut sebagai buntut keputusan Ketua yang tidak transparan dalam menugaskan anggota untuk melakukan kunker ke Luar Negeri.
“Memang tidak hanya sekali ini, makanya anggota DPRD meminta Walikota Batu mengganti Sekwan,” ungkap Ketua Fraksi Golkar, Didik Mahmud kepada wartawan akhir pekan kemarin.
Awalnya anggota DPRD akan mendemo Ketuanya pada 17 Agustus lalu, namun akhirnya batal. Mereka ingin mempertanyakan alasan mengirim anggota hanya 3 orang ke Korea Selatan mendampingi tim kesenian Kota Batu. Padahal sesuai aturan bisa mengirim hingga 5 orang karena anggaran yang dipakai mencapai Rp 153 juta.
Mutasi Gagal Karena Paripurna
Usulan penggantian Sekwan langsung ditindaklanjuti Walikota Batu Eddy Rumpoko. Tim Baperjakat diminta untuk bersidang usai sholat Jum’at dan mutasi dijadwalkan pukul 15.00 wib. Namun mutasi akhirnya urung digelar. Hal ini karena tak hanya menggeser Erwan, tetapi juga berdampak pada pergeseran Pejabat eselon II lainnya.
“Mutasi tidak jadi hari ini karena proses pembahasan di Baperjakat belum rampung. Apalagi malamnya harus mengikuti rapat paripurna DPRD untuk pembahasan KUA PPAS,” ungkap Kepala BKD, Achmad Suparto.
Dikatakan, mutasi baru akan dilakukan Senin hari ini (24/8) karena menunggu pembahasan di tingkat Baperjakat.
“Mungkin Senin (hari ini, red) baru digelar. Kan mutasi jabatan harus digelar di hari kerja,” tukas Parto yang juga termasuk anggota Baperjakat tersebut.
Namun saat ditanya siapa saja yang akan digeser, Parto enggan untuk menyampaikannya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan bhirawa, pejabat eselon II yang akan digeser yaitu Kepala Dispenduk Capil Maulidiono, Kepala BPKAD Edi Murtono dan Sekwan Erwan Pujiatno. Selain itu mutasi juga akan dilakukan untuk mengisi kepala sekolah yang kosong karena pejabatnya pensiun atau sedang memasuki masa MPP.  [sup]