Foto Ilustrasi
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto menyoroti sejumlah proyek fisik yang baru dikerjakan menjelang akhir tahun. Dikhawatirkan pengerjaan di ujung akhir tahun akan berdampak pada kualitas karena dikerjakan secara terburu-buru.
”Sekali lagi, pekerjaan kan bisa dilaksanakan tidak mepet waktu seperti ini,” protes anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Senin (31/10) kemarin.
Terpantau sebanyak dua proyek di dalam kota baru dikerjakan dan tidak dilengkapi papan proyek. Kali pertama, proyek Jembatan Miji-Tropodo senilai Rp850 juta, pelaksana diduga menyembunyikan papan proyeknya di belakang pos kampling. Dan kedua proyek trotoar Jl Bhayangkara.
Pada proyek Jembatan Miji, pelaksana tidak menggunakan penahan apapun untuk mengantisipasi longsor saat Sungai Sadar meluap. Sedang pada proyek trotoar Bhayangkara, tumpukan material tanah malah memakan sepertiga badan jalan.
”Kalau ada tumpukan material, pelaksana harus memasang pemberitahuan besar-besar agar pengguna jalan waspada. Dan pemberitauan itu terbaca pada malam hari sehingga kena pada saat minim cahaya,” himbau Edwin.
Politisi Gerindra ini menduga, pelaksana sengaja menutupi pengawasan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Padahal, pembuatan papan nama proyek sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diteken dalam penandatanganan kontrak.
Pihak pengawas terkait, juga harus melakukan upaya peneguran apapun pada pelaksana. Bisa diduga, pihak pengawas hanya diam dan melakukan pembiaran sehingga hal ini menjadi dianggap biasa oleh pelaksana. Ini menyalahi Keppres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketika dikonfirmasi soal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto membantah tidak adanya papan proyek. ”Ada kok, mungkin Anda tidak tahu tempatnya. Mari saya tunjukkan,” tantangnya. [kar]
