Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus.
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengusulkan agar Walikota Mas’ud Yunus menerapkan pola pembangunan yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah. Langkah itu, menurut para wakil rakyat bisa menjadi jalan keluar sinergitas antar SKPD. Karena selama ini pembangunan terkesan jalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antar SKPD.
”Selama ini APBD hanya dijalankan instansi per instansi secara sendiri-sendiri, itu tak lagi efektif, berbeda dengan cara grobyokan yang melibatkan seluruh dinas,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus, Senin (2/11) kemarin.
Politisi PKS ini melihat, program pembangunan dengan mekanisme lama terkesan setengah hati, penerapan di lapangan ada program yang bertabrakan antar instansi. ”Hasilnya sangat berbeda jika menggunakan pola pembangunan yang terintegrasi,” tambah Cholid.
Cholid memcontohkan, program Lingkungan Sehat Pendidikan Berbasis Kesehatan (LSPBK) di Kel Pulorejo, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto yang minim anggaran. Program besar Wali Kota Mas’ud Yunus ini jadi catatan miring dewan setempat.
”Program LSPBK ini adalah harapan besar Wali Kota Mas’ud Yunus, tapi bisa dibilang proyek setengah hati karena hanya mendapat pasokan anggaran Rp200 juta saja,” kritiknya.
Cholid menilai, kondisi itu imerupakan satu indikator yang membuktikan lemahnya perencanaan pembangunan. Mulai saat perencanaan harus dilakukan secara sinergi. Bukan masing-masing instansi, Harus ada evaluasi di tingkat Perencana.
Anggota DPRD dua periode ini mengaku, sangat menyesalkan minimnya anggaran yang digelontorkan bagi program besar ini. ”Gebyarnya seperti itu, Kampung Pendidikan tapi anggarannya tidak lebih dari Rp200 juta,” urainya.
Menurutnya, tidak ada sarana prasarana apa yang dibangun untuk mendukung program itu. ”Nggak ada yang dibangun. Seharusnya, harus melibatkan seluruh instasi yang berkaitan. Seperti PU untuk irigasinya, Dinas Pertanian bagi penghijauannya dan, Dinas Kesehatan. Ini tidak ada apapun,” pungkasnya.
Maka peran Bappekolah yang dibutuhkan. Apa saja yang disiapkan untuk itu. Berbeda dengan program Bedah Kampung yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, baiknya karena mencakup pemecahan beberapa persoalan. Program pembenahan lingkungan kumuh ini mencakup beberapa item. Dengan anggaran Rp1 miliar digunakan untuk program bedah rumah, irigasi, infrastruktur jalan hingga pemasangan lampu jalan. ”Program macam ini harus diapresiasi. Satu instansi bisa memecahkan banyak persoalan,” tambah anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja.
Edwin mengaku mengapresiasi program Disnaker itu. ”Inovasi kerja seperti ini kita acungi jempol. Setidaknya, digunakan dalam pola pembangunan mendatang melibatkan seluruh instansi,” pungkasnya. [kar]
