Dewan Minta Bupati Tulungagung Bebas Tekanan Saat Lantik Pejabat

Ahmad Baharudin.

Tulungagung, Bhirawa
Jelang pengisian tujuh jabatan eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung hasil lelang jabatan, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin meminta Bupati Tulungagung bebas dari tekanan siapapun saat memilih dan melantik pejabat tersebut.

“Bupati jangan takut tekanan atau intervensi dalam pengisian jabatan eselon II termasuk sekalipun kursi kepala bidang (kabid). Harus the right man in the right place (menempatkan orang sesuai keahliannya),” ujarnya, Rabu (3/6).

Seperti diberitakan, Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II Pemkab Tulungagung, Senin (18/5) pertengahan bulan lalu, sudah menyerahkan nama-nama yang masuk tiga besar hasil uji kompetensi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Menurut Baharudin, ketika bupati bisa menempatkan orang yang benar pada tempat yang tepat, dipastikan kinerja pemerintahan bisa berjalan maksimal. “Sehingga pejabat tersebut kemudian bisa fokus atau konsentrasi bekerja sesuai dengan tugasnya,” tandasnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini selanjutnya menyatakan berbeda jika bupati menempatkan pejabat eselon II berdasarkan tekanan atau intervensi. Ia memastikan kinerja pemkab tidak akan maksimal.
“Saya tidak yakin, jika pejabat yang ditempatkan di tempat tertentu karena hasil tekanan akan fokus bekerja. Dia tidak bisa fokus bekerja,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan, Baharudin mengaku saat ini belum mengetahui secara pasti bupati mendapat tekanan atau intervensi terkait pengisian jabatan eselon II. “Terus terang sampai sekarang belum mendengar, tapi kami mewanti-wanti agar bupati tidak mendapat tekanan dari siapapun terkait pengisian jabatan ini,” tandasnya lagi.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, memastikan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, tidak ada tekanan dalam mengisi pejabat di jabatan eselon II atau pun jabatan lainnya. “Tidak ada tekanan. Kan sudah dilakukan dilakukan seleksi secara terbuka,” katanya.

Menurut Galih sampai saat ini rekomendasi dari KASN terkait nama-nama tiga besar hasil lelang jabatan belum turun. “Nanti setelah ada rekomendasi dari KASN tentu akan ada pelantikan pejabat,” tuturnya.

Bupati Maryoto Birowo pun menyatakan hal yang sama. Menurut dia, pengisian jabatan dilakukan secara prosedural dan sudah ada aturannya.

“Sekarang kan ada pansel. Lain dengan dulu-dulu yang menggunakan jalur baperjakat,” tegasnya.
Adapun tujuh jabatan eselon II yang saat ini kosong dan telah dilakukan lelang jabatan adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (wed)

Tags: