Foto: ilustrasi
Bawang Merah Mahal
DPRD Jatim, Bhirawa
Meroketnya harga sejumlah komoditas pertanian, salah satunya bawang merah yang per kilonya mencapai Rp 40 ribu menimbulkan reaksi keras dari Komisi B DPRD Jatim. Komisi yang membidangi pertanian ini minta Dinas Pertanian untuk melakukan operasi pasar (OP) dan sekaligus mengecek dilapangan, mengapa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan yang cukup drastis, salah satunya bawang merah.
Anggota Komisi B DPRD Jatim. Chusainuddin mengatakan jika harga bawang merah saat ini jauh di atas harga normal yang harusnya ada pada angka Rp 20 ribu per kilo. Tapi harga saat ini mencapai Rp 40 ribu per kilo, imbasnya masyarakat yang dirugikan, dikarenakan lagi-lagi dihadapkan pada harga komoditas pokok yang tinggi, apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini yang belum stabil.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena merugikan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu Dinas Pertanian harus turun tangan dengan melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga bawang merah,” pinta politisi dari Fraksi PKB ini, Rabu (16/3).
Ditambahkan Chusainuddin, pemerintah juga harus segera merealisasikan programnya terkait komitmennya mewujudkan swasembada bawang dengan program modifikasi pertanaman bawang merah. Pada musim hujan petani menanam di lahan pegunungan sehingga aman dari bencana banjir dan dikala musim kemarau ditanam dilahan-lahan irigasai sehingga stok bawang merah bisa terjaga.
“Tidak hanya itu pemerintah pusat melalui menteri pertanian menaikkan anggaran untuk Program bawang merah, cabai dan Jeruk dari Rp 1 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Artinya sejumlah Program untuk swasembada bawang telah diprogramkan, dan dinas terkait harus segera merealisasikan berbagai Program tersebut, agar stok bawang aman secara otomatis harganya pun bisa tetap terkontrol,” ungkapnya.
Chusainuddin meminta dinas pertanian benar-benar bisa bekerja maksimal terutama dalam menjalankan berbagai Program yang ada, sekaligus pengawasan harga agar Program swasembada bawang bisa terwujud.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil kebijakan terkait mahalnya sejumlah komoditi pertanian. “Jangan sampai komoditi pertanian ini dimainkan oleh tengkulak. Kasihan petani dan masyarakat. Karenanya pemerintah harus turun menyelesaikan masalah ini,”lanjut politisi asal PKS ini. [Cty]
