Anggota Komisi E DPRD jatim, Adam Rusyadi
DPRD Jatim, Bhirawa
Masa pandemi Covid-19 bukan menjadikan alasan program Nawa Bhakti Satya terabaikan. Legislatif mengingatkan agar eksekutif mengoptimalkan program andalan Gubernur Khofifah untuk dilaksanakan terutama terkait penganggaran yang saat ini sedang dibahas dalam KUA PPAS RAPBD 2021.
DPRD Jatim menyebut sejumlah program yang mengantarkan Khofifah Indar Parawansa menjadi gubernur rupanya belum dijalankan dengan baik. Anggota Komisi E DPRD jatim, Adam Rusyadi menyebut salah satu program Gubernur yang belum dilaksanakan secara optimla adalah Program Pendidikan gratis berkualitas (TisTas).
Adam Rusyadi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan ada kendala di lapangan dalam pelaksanaan program Tis Tas, salah satunya masih adanya double account antara BOS dan BOPP.
“Dalam setiap kunjungan kerja kami selalu dilaporkan bahwa ada double account antara BOS dan BOPP (Bantuan Operasional Pembiayaan Pendidikan),” katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (21/10) kemarin.
Ketidak optimalan program Tis Tas , lanjut legislator Dapil Sidoarjo ini , bertambah adanya pandemi Covid-19 yang membuat anggaran BOPP dipotong. Adam menilai pemotongan anggaran Tis Tas ini akan membuat program andalan Gubernur Khofifah tersebut semakin tidak jelas. “Ini menunjukkan TisTas yang diusung Bu Gubernur akan semakin tidak jelas,” terangnya.
Ketidakoptimalan pelaksanaan program Tis Tas dan umumnya sektor pendidikan, lanjut Adam juga terlihat dari cukup banyaknya laporan ke Komisinya terkait belum terealisasinya program seragam gratis terutama tingkat SMA/SMK.
“Kami juga mendapatkan suara dari bawah terkait dengan janji bu gubernur yaitu seragam untuk murid. Nah, ini akan menjadi bola salju jika tidak segera direalisasikan oleh tim anggaran dari pemprov Jatim,” jelasnya.
Adam menambahkan data yang diterima Komisinya di setiap kunjungan ke sekolah yang merupakan kewenangan Pemprov mengeluhkan belum beresnya program seragam gratis sampai saat ini. “Apalagi, sudah dua kali ini seragam gratis tidak kunjung terlaksana bahkan gagal. Hampir setiap kunjungan kami, di semua sekolah menyampaikan seperti itu,” tambahnya.
Sebagai partai pengusung Gubernur Khofifah dalam Pilgub 2018 silam, tentu pihaknya wajib mengingatkan kepada Tim Anggaran agar serius untuk mengawal program Nawa Bhakti Satya.
Kegagalan pemberian seragam gratis ini, lanjut Adam, adalah teknis dari OPD dan harusnya bisa menata lebih baik lagi. “Siapapun pemenang tendernya, proyeknya silahkan. Yang penting janjinya Bu Gubernur terlaksana,” ujarnya bernada geram.
Adam juga meminta agar semua pihak yang terkait dengan penganggaran program-program gubernur untuk bisa mendukungnya “Jangan sampai program yang bagus ini semakin melemahkan bu gubernur,” ungkapnya.
Ditanya dari 9 Program Nawa Bhakti Satya, yang terlihat hanya Jatim Sehat. Terkait Jatim Kerja, disampaikan Adam belum terlihat nyata. Sebab, pascapandemi ini penanganan kuratif belum diperhatikan secara masif. “Sektor ketenagakerjaan tentunya menjadi leading sektor terdepan dalam pemulihan ekonomi ini,” imbuhnya.
Kedepan, lanjut Adam, pihaknya akan menyampaikan kepada DPD Golkar Jatim untuk mengkritisi apa yang menjadi KUA-PPAS saat dibahas di DPRD Jatim untuk dibahas di fraksi Partai Golkar (FPG). “Kami sudah menemukan di Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Jangan-jangan di dinas yang lain ini banyak program Nawa Bhkati Satya Bu Gubernur yang tidak terlaksana,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur Khofifah menyiapkan Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang terangkum dalam Nawa Bhakti Satya (Jatim Cerdas dan Sehat). Program ini dilakukan Pemprov Jatim sejak tahun lalu.
Dalam program ini, Pemprov Jatim memberikan SPP gratis untuk SMA dan SMK negeri dan subsidi SPP bagi SMA SMK swasta. Bahkan tahun ini program subsisi SPP juga akan mulai diberikan pada jenjang Madrasah Aliyah.
Hasil dari program ini, pemrov mengklaim rata-rata lama sekolah di Jatim kini meningkat. Berdasarkan data BPS terbaru yang dirilis pada bulan Februari lalu, angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat ini ada di angka 7,59 tahun.
Angka itu meningkat dibandingkan saat awal Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim di tahun 2019, di mana rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat itu ada di angka 7,34. [geh]
