Dewan Minta Pemkab Tindaklanjuti Aturan Pajak Parkir Berlangganan

Andi Widodo

Kabupaten Blitar, Bhirawa
DPRD Kabupaten Blitar meminta Pemerintah Kabupaten Blitar segera tindaklanjuti aturan pajak Parkir Berlangganan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Andi Widodo mengatakan pihaknya meminta Pemkab Blitar segera tindaklanjuti aturan terkait Parkir Berlangganan hasil rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rabu (15/1) kemarin.
“Ini juga dalam rangka menindaklanjuti permasalahan pajak yang disampaikan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) beberapa waktu lalu,” kata Andi Widodo saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (16/1) kemarin. Lanjut Andi Widodo, terkait parkir berlangganan yang ada dalam Perda nomor 23 tahun 2011 pasal 50 ayat 2, menyatakan bahwa pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya meminta Pemkab Blitar segera menindaklanjutinya dengan meluruskan aturan itu, dimana sebenarnya penerapan parkir berlangganan sudah tepat dilaksanakan, selain murah dan memudahkan masyarakat saat parkir dan Pemerintah Daerah juga tetap mendapat pendapatan asli daerah dari bagi hasil sesuai aturan yang ada.
“Namun juru parkir harus diberikan sosialisasi agar tidak memungut uang parkir bagi masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan,” jelasnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan terkait pembahasan dengan pajak parkir berlangganan akan ditindaklanjuti Dinas terkait, dalam hal ini Bapenda. Namun menurutnya terkait aturan parkir berlangganan memang perlu ditinjau kembali terlebih dahulu.
“Karena ada salah satu pasal yang tidak mewajibkan kepada seluruh warga Kabupaten Blitar untuk membayar parkir berlangganan, dan hal itu dinilai menjadikan permasalahan,” pungkasnya. [htn]