Dewan Minta Pemkab/Pemkot Perhatikan Nasib Guru Madin

DPRD Jatim, Bhirawa
Pendidikan agama merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi bangsa, namun hingga saat ini belum ada perhatian besar pada guru madrasah diniyah (madin). Padahal ini sangat penting untuk mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi E DPRD Jatim Gunawan mengakui, Presiden Jokowi menginginkan revolusi mental yang pondasinya adalah pendidikan agama. Tapi sayangnya tidak ada perhatian dari pemerintah kota/kabupaten untuk guru madin. Imbasnya, kondisi ekonomi para guru madin jauh dari sejahtera.
“Miris melihat ekonomi para guru madin jauh dari sejahtera, bahkan gaji yang didapat per bulannya sangat jauh dari layak hanya di kisaran Rp250 ribu hingga Rp300 ribu. Tidak tunjangan atau sebagainya,” kata Gunawan, Selasa (28/11)
Kondisi guru madin ini sangat jauh dibandingkan guru sekolah umum, terutama yang sudah pegawai negeri.
Ia mengungkapkan, sebenarnya Gubernur Soekarwo pernah menyatakan sebetulnya Pemprov Jatim sudah menawarkan pada kota/kabupaten untuk sharing anggaran guru madin. “Untuk gaji guru madin ini enam bulan akan ditanggung Pemprov, enam bulan selanjutnya ditanggung pemerintah kabupaten/kota. Namun faktanya ada yang bersedia, ada juga yang tidak,” kata wakil rakyat dari Dapil V (Malang raya).
Ditambahkan, kondisi ini sangat tergantung pada pendapat masing-masing daerah. Ia mencontohkan, Kota Batu sanggup mengalokasikan dana untuk guru madin karena PAD-nya besar. Sedangkan untuk Kabupaten Malang, karena wilayah terlalu luas dan PAD-nya tidak tinggi, maka tidak bisa mengalokasikan dana tersebut.
Gunawan menegaskan, untuk itu Komisi E akan memperjuangkan pengadaan alokasi anggaran untuk guru madin. “Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada guru madin, dengan meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan angka tunjangan untuk guru madin agar ekonomi para guru madin lebih baik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Senada, persoalan ini juga mencuat di Dapil VIII (Mojokerto, Jombang, Madiun, Nganjuk). “Keluhan yang juga banyak disampaikan berasal dari para guru madin juga guru tidak tetap lainnya,” kata anggota DPRD Jatim dari Dapil VIII Achmad Silahuddin.
Anggota Komisi E ini menerangkan, para pengajar tersebut mengeluhkan nasib mereka yang tidak jelas akan masa depan hidupnya.
Salah satunya disampaikan oleh salah satu guru tidak tetap yang ada di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Hal serupa juga dikeluhkan para guru tidak tetap di kabupaten/kota lainnya di Dapil VIII.
“Kalau dilihat dari kasat mata, penampilan guru tidak tetap (GTT) memang keren dan seperti orang berduit karena pekerjaan mereka menuntut untuk berpakaian rapi, bersih dan memakai sepatu (mengkilap). Namun kenyataan di balik itu, mereka menjerit karena sesungguhnya tunjangan mereka tidak lebih dari kata layak,” kata politisi asal PPP ini.
Bahkan tunjangan yang diterima, lanjut dia, masih jauh lebih kecil dibanding pendapatan pekerja serabutan lain. Sedangkan selama ini mereka sudah mengamalkan ilmu dan mendarmabaktikan hidupnya untuk mengajar dan mencerdaskan anak bangsa.
“Sebab itu kami mohon adanya perhatian dari pemerintah, baik Pemprov/pemkab untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan para guru agar lebih layak,” tegas dia. [Cty]